Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Keputusan Komisi A DPRD Jatim menggunakan votting tertutup untuk menentukan 7 komisioner terpilih Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan 7 komisioner cadangan KPID Jawa Timur periode 2021-2024, menuai kritik dari berbagai kalangan. Pasalnya, komisioner KPID terpilih ditengarai didominasi para aktivis yang notabene underbown partai politik.
Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdus Salam menilai , paska reformasi, tak dapat dipungkiri jika anggota komisi-komisi bentukan pemerintah daerah hingga pemerintah pusat untuk pengawasan sektor publik itu didominasi kepentingan politis.
“Ketika pengawasan publik melemah maka kepentingan-kepentingan politik akan mendoninasi itu tidak bisa dihindari. Saya kira itu legal dan itu sudah melalui proses formal base on rule,” kata Surokim saat dikonfirmasi, Senin (27/9/2021).
Kendati demikian, lanjut Surokim, publik di Jawa Timur dikenal memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap keberadaan KPID. Mengingat, Jatim menjadi barometer nasional sehingga ketiadaan praktisi media penyiaran dan akademisi bidang informasi di KPID Jatim menjadi janggal bagi publik.\
“Ibarat kompetisi sepak bola, rekrutmen KPID Jatim itu seperti liga utama tapi kok diisi pemain liga 1, liga 2 atau bahkan liga 3 sehingga kompetisinya turun kelas atau tak layak lagi disebut liga utama,” kata Surokim mengibaratkan.
Ia berharap Komisi A DPRD Jatim yang melakukan seleksi tahap akhir calon komisioner KPID Jatim lebih pro publik sehingga mengedepankan kompetensi, kapasitas, kapabilitas dan managerial calon komisioner dibanding dominasi representasi kepentingan politis semata.
“Peran KPID pada tahun 2024 itu sangat strategis khususnya untuk penataan media penyiaran di Jatim, sehingga masyarakat juga punya ekspektasi yang tinggi dan standart deviasinya juga tinggi. Kalau Komisi A bisa menyelaraskan dan masih ada waktu, tentu publik juga tidak menyangsikan keputusan Komisi A,” jelas Dekan FISIB UTM ini.
Terpisah, ketua Komisi A DPRD Jatim Mayjen TNI (Purn) Estu Hari Subagio mengakui penentuan 7 komisioner KPID Jatim terpilih dan 7 komisioner KPID Jatim cadangan dilakukan melalui votting tertutup.
“Kalau ada yang mempertanyakan kenapa didominasi aktivis underbown PKB dan PDIP, itu adalah bagian dari dinamika demokratisasi karena anggota Komisi A memang yang terbanyak dari PKB dan PDIP,” jelas politikus asal Partai Golkar.
Ia mengakui saat fit and proper tes rata-rata peserta memiliki integritas, kapasitas dan wawasan kebangsaan yang bagus. “Basic mereka memang aktivis semua, tapi 2 dari 7 orang yang terpilih itu calon incumbent,” dalih Estu Hari Subagio.
Sekedar diketahui, hasil fit and proper test rekrutment yang dilakukan Komisi A DPRD Jatim adalah Calon Komisioner KPID Jatim Terpilih 7 orang dan Cadangan 7 orang. (KN01)
Foto : Calon komisioner KPID Jawa Timur saat fit and proper test calon komisioner KPID Jatim di Komisi A DPRD Jatim, Minggu (26/9/2021).