Surabaya (mediakorannusantara.com) – Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur, mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemprov Jatim. Langkah ini dinilai penting untuk mengoptimalkan pendapatan daerah di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, M Hadi Setiawan, menyatakan, pembentukan Pansus BUMD bertujuan meningkatkan kontribusi perusahaan daerah terhadap kas provinsi.
“Terkait masalah evaluasi BUMD, kami juga akan mendorong untuk dilakukan Pansus BUMD. Sebenarnya tujuannya cuma satu, dengan berkurangnya dana transfer dari pusat ke daerah, ini kan akan mempengaruhi kinerja dari pemerintah provinsi,” ujar Hadi Setiawan di Gedung DPRD Jatim, Jumat (17/10/2025).
Menurut Hadi, peningkatan kinerja BUMD menjadi salah satu strategi untuk menambah sumber pendapatan daerah. “Bagaimana mengoptimalkan penggunaan anggaran ini, ya kita harus nambah dari pundi-pundi yang kita miliki. Salah satunya adalah yang bisa ditingkatkan adalah BUMD,” katanya.
Ia menilai, kinerja sejumlah BUMD Jatim saat ini masih kurang maksimal. Seperti contohnya adalah PT Kasa Husada Wira Jatim. “Semua rumah sakit butuh akan Kasa Husada. Tapi kenyataannya Kasa Husada ini juga kembang kempis, hidup segan, mati tak mau,” ungkapnya.
Selain itu, Hadi juga menyoroti kondisi Pabrik Siropen yang dikeola PT Moya Kasri Wira Jatim, anak usaha dari PT Panca Wira Usaha Jawa Timur. Ia menilai perusahaan minuman tersebut belum optimal meski memiliki potensi besar.
“Ini kan semua kegiatan pemerintah daerah itu membutuhkan air minum. Bagaimana kita mendorong supaya Siropen itu bisa hidup. Kalau mau dibekukan, dibekukan saja. Kita cari yang lain, yang bisa digunakan untuk kepentingan Jawa Timur dan bisa menambah pendapatan provinsi,” tuturnya.
Untuk itu, Hadi menekankan evaluasi menyeluruh perlu dilakukan untuk menentukan BUMD Jatim yang produktif maupun tidak layak dipertahankan. Makanya, pihaknya mendorong pembentukan Pansus untuk mengevaluasi kinerja BUMD yang kurang produktif.
“Kita dorong, kalau perlu kita Pansuskan, mana saja BUMD yang tidak produktif, mana saja BUMD yang bisa kita optimalkan. Kalau dibutuhkan seperti itu mungkin dibutuhkan Perda atau Pergub untuk mendorong BUMD ini laku, dan bisa menambah dividen bagi pemerintah provinsi Jawa Timur,” jelasnya.
Sementara terkait kemungkinan adanya perombakan direksi dari hasil kerja Pansus, Hadi tidak menutup peluang tersebut. “Kalau hasil dari Pansus nanti menemukan seperti itu, tidak menutup kemungkinan. Kalau dimatikan (ditutup) saja tidak menutup kemungkinan, apalagi hanya untuk mengganti direksi atau komisaris,” tegasnya.
Hadi juga menyinggung kebijakan di tingkat nasional yang sedang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam menata BUMN. Menurutnya, hal itu sebenarnya juga bisa diterapkan pada BUMD Jatim.
“Jadi BUMN di pusat kan terpusat akhirnya ke Danantara. Kita juga harus melakukan hal yang sama. Banyaknya BUMD ini tidak menambah dividen dari pemerintah provinsi. Ini harus dievaluasi, mana yang dikembangkan, mana yang ditutup,” ujarnya.
Hadi menilai, pembentukan Pansus BUMD akan memberikan ruang evaluasi lebih mendalam dibandingkan sekadar rapat komisi.
“Kalau hanya dengan mohon maaf, rapat dengan komisi, mungkin mereka (BUMD) kelihatan menghasilkan. Tapi kalau dengan Pansus, kita akan tengok lagi seberapa besar dividen yang dihasilkan, dan seberapa besar kapasitas yang mestinya bisa ditambah untuk penambahan APBD,” pungkasnya. (KN01)