Jakarta, mediakorannusantara.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan dukungan penuhnya terhadap penguatan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) melalui kerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Dukungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan berkualitas di seluruh Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri saat bertemu dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto di Kantor Kemendiktisaintek, Jakarta, Jumat.
Penghapusan Biaya dan SKB Tiga Menteri
Salah satu poin penting yang dibahas dalam pertemuan adalah kebijakan penghapusan biaya yang selama ini dibebankan RSUD kepada calon dokter spesialis yang sedang menjalani magang. Beban biaya ini dinilai memberatkan, dan penghapusannya diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas layanan rumah sakit.
Tito menegaskan, hasil pertemuan ini akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Edaran (SE) Mendagri sebagai landasan hukum pelaksanaannya.
“Ini akan di-follow up dengan Surat Edaran (SE) Mendagri,” kata Tito.
PPDS sendiri merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program ini dilaksanakan di fakultas kedokteran perguruan tinggi yang bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan, termasuk RSUD, yang difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan dengan dukungan penuh pemerintah daerah (Pemda).
Menanggapi usulan dari Mendiktisaintek, Mendagri juga menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti penetapan RSUD sebagai rumah sakit pendidikan bagi fakultas kedokteran yang belum memiliki rumah sakit sendiri. Langkah ini akan diwujudkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri: Mendagri, Mendiktisaintek, dan Menteri Kesehatan.
Fokus Peningkatan Kualitas dan Akses Pendidikan di Papua
Selain itu, pertemuan tersebut membahas usulan kedua, yaitu peningkatan kualitas RSUD Jayapura. Perbaikan ini bertujuan agar RSUD mampu memberikan kenyamanan kerja yang optimal bagi para dokter, termasuk dokter spesialis hasil PPDS, demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Mendagri juga mendorong Kemendiktisaintek untuk memperluas akses pendidikan tinggi di wilayah Papua. Rencana pembangunan perguruan tinggi di Wamena (Papua Pegunungan) dan Nabire (Papua Tengah) dinilai krusial untuk memperkuat kesempatan masyarakat Papua dalam memperoleh pendidikan tinggi. ( wa/ar)