Anggota DPRD Jatim, Dr. H. Freddy Poernomo usai menggelar Reses ke II Tahun 2025 di Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Jumat (4/7/2025).
Bojonegoro (mediakorannusantara.com) – Pemerintah Provinsi dan Pemkab segera bertindak menyikapi keberadaan embung tak terawat di Desa Kayulemah Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Pasalnya, embung yang semula dikelola dan dijaga oleh warga setempat itu kini mengalami pendangkalan dan kehilangan fungsi strategisnya sebagai sarana konservasi air.
“Termasuk embung yang dulu dikelola pemerintah itu, dulunya dirawat oleh warga. Sekarang embung itu tidak terawat lagi di Desa Kayulemah,” ujar anggota DPRD Jatim, Freddy Poernomo usai menggelar Reses ke II Tahun 2025 di Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Jumat (4/7/2025).
Lebih lanjut, politisi Senior Partai Golkar tersebut menuturkan, kondisi embung di Desa Kayulemah saat ini tidak hanya tak terpelihara, tetapi juga mengalami pendangkalan akibat endapan lumpur yang terus menumpuk tanpa adanya pengerukan rutin.
Freddy menjelaskan bahwa secara legalitas, embung tersebut berada di atas tanah negara, namun bukan merupakan aset negara yang tercatat resmi. Artinya, meskipun tanah itu bukan milik pribadi, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah baik provinsi maupun kabupaten.
“Ini tanah negara, bukan aset negara. Harapannya tetap dikelola, tetapi tetap menjadi akses negara,” tegasnya.
Kondisi inilah yang menurut anggota Komisi DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar yang berangkat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bojonegoro-Tuban ini, memerlukan intervensi aktif dari pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Ia mendorong agar ada sinergi yang lebih konkret antara pemerintah daerah, badan pengelola terkait, serta partisipasi warga yang dulu telah menunjukkan kepeduliannya.
“Pemkab juga ikut membantu. Kalau dibiarkan, ini akan terus rusak. Padahal kalau ditata, embung ini bisa memberi banyak manfaat. Saya akan minta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) memperhatikan embung itu dan bisa dimanfaatkan masyarakat lagi,” kata Freddy.
Ia menilai, embung yang sempat menjadi bagian dari sistem pengairan desa itu sebenarnya masih memiliki potensi besar untuk dihidupkan kembali, tidak hanya sebagai sumber air, tetapi juga sebagai destinasi wisata berbasis lingkungan dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Ia mengusulkan agar embung tersebut diuruk pada bagian-bagian yang perlu ditata, dilakukan pengerukan endapan lumpur, serta dihijaukan kembali dengan penanaman pohon di sekelilingnya. Sehingga, kawasan embung bisa disulap menjadi ruang terbuka hijau sekaligus tempat interaksi masyarakat, bahkan dikembangkan sebagai lokasi kegiatan UMKM.
“Kalau diuruk dan ada endapan airnya, bisa jadi objek wisata. Ditambah ditanam pohon, bisa untuk UMKM juga,” tegas Freddy.
Sementara itu dalam resesnya politisi senior Partai Golkar ini juga mendapatkan keluhan terkait rusaknya jalan dari wilayah Dander ke Gondang menuju Kabupaten Nganjuk. Termasuk masih minimnya bantuan kesekaolah sekolah Madrasah dan pesanrren yang juga dikeluhkan warga.
“Kondisi tersebut juga menjadi catatan saya untuk disampaikan ke Pemprov. Jalan Dander- Gondang arah Nganjuk merupakan jalan provinsi dan perhatian gedung Madrasah dan gedung pendidikan di pesantren juga harus diperhatiakan Pemrprov jangan ada perbedaan perhatian dengan gedung gedung sekolah lainnya yang selama ini mendapat bantuan Pemprov,” jelasnya. (KN01)