Jombang (KN) – Gubernur Jawa Timur mengusulkan agar tanah kas desa (bengkok desa) dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan dan kemaslahatan petani di desa itu. Ini dimaksudkan agar rakyat petani yang notabenenya merupakan pemilik tanah tersebut dapat merasakan manfaat dan hasil keberadaan tanah yang menjadi milik bersama.
Gubernur Soekarwo disela-sela membuka Pekan Daerah (Peda) Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) di Alun Alun Jombang, Senin (22/4/2013) malam mengatakan, petani adalah sumber pendongkrak perekonomian di Jawa Timur. Karena itu, sudah selayaknya petani mendapat porsi perhatian lebih baik.
Menurutnya, agar tanah bengkok memiliki nilai kemaslahatan yang lebih baik, maka ia mengusulkan agar tanah itu bisa dijadikan tempat lantai jemur padi. Ini dimaksudkan agar hasil panen petani dapat lebih maksimal.
“Jangan padi panen masih basah langsung diunggahno trek terus didol (dinaikkan truk lalu dijual, red), ini khan nilainya menjadi rendah. Saya mohon para petani dapat mendapat dulu. Biar padi dikeringkan dulu, agar nilai jual dan kualitas padinya juga baik. Nah lahannya bisa memanfaatkan tanah kas desa. Ini yang saya maksudkan memberi manfaat untuk rakyat petani,” ujar Soekarwo menjelaskan maksudnya.
Selain itu menurut Soekarwo, pada umumnya mereka yang mengelola bengkok desa adalah aparat desa yang sebagian besar sudah pegawai pemerintah dan sudah mendapat gaji resmi setiap bulan. Jika bengkok kemudian dikelola dan hasilnya dinikmati aparat desa sebagai pengganti gaji atas jabatannya, maka oleh BPK itu tidak boleh, karena sudah digaji kok digaji lagi. Itulah yang menjadi alasan mengapa ia mengusulkan agar bengkok desa dimanfaatkan untuk memakmuran rakytanya saja.
“Saya usul ini ke pak bupati, agar dipikirkan dan ditindaklanjuti,” tambah Soekarwo yang sontak mendapat aplaus meriah dari peserta Peda KTNA 2013.
Seperti diketahui, tanah bengkok dalam sistem agraria di Pulau Jawa adalah lahan garapan milik desa. Tanah bengkok tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolanya.
Gubernur Jatim Soekarwo yakin, jika bengkok desa itu memang benar- benar bisa dimanfaatkan oleh petani, maka petani menjadi satu terobosan baru dalam rangka meningkatkan perenomian Jawa Timur.
Adanya Peda KTNA 2014 di Jombang dengan penyiapan sepuluh klaster bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan, juga menjadi bukti nyata petani Jawa Timur siap menjadi pendekar yang mampu mendongkrak perekonomian.
Saat ini, yang harus dan perlu ditingkatkan adalah bagaimana petani bisa menjual dan memproses sendiri hasil olahannya, sekaligus mengolah pasca panennya dengan hasil yang maksimal dan berdaya guna. “Mari kita berfikir, jangan menjual waluh (labuh kuning, red), tapi cobalah menjual jenang waluh,” ujar Gubernur mencontohkan. (nul)
Foto : Gubernur Sorkarwo