Surabaya (mediakorannusantara.com) – Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur memberikan perhatian serius terhadap penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Timur, dengan fokus pada mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan Sila ke-5 Pancasila. Menurut Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Jatim, Yordan Batara Goa, upaya mewujudkan sila ke-5 tersebut harus berlandaskan pada keempat sila sebelumnya.
“Keadilan sosial yang dimaksud pada sila ke-5 dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Timur salah satunya adalah terkait kebijakan tentang upaya menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat Jawa Timur,” ujar Yordan Batara Goa, Kamis (25/7/2024).
Untuk itu, Fraksi PDIP memberikan sejumlah catatan penting untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.
Pertama, terkaitfenomena gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mengganggu ketahanan ekonomi rakyat. Gelombang PHK yang terus terjadi menambah jumlah pengangguran dan menurunkan daya beli masyarakat, sehingga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Kedua, terkait pasokan beras dan harga beras yang mengalami kenaikan terus-menerus sejak awal tahun 2024. “Kami meminta penjelasan dari Gubernur tentang kebijakan yang tetap berpihak pada kesejahteraan petani, namun juga memastikan ketersediaan beras dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat,” jelasnya.
Ketiga, terkait kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Jawa Timur yang kurang menggembirakan, Fraksi PDI Perjuangan menanyakan langkah strategis yang akan diambil dalam Perubahan APBD ini untuk memperbaiki kinerja BUMD. “Kinerja BUMD harus ditingkatkan untuk memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah,” tegasnya.
Keempat, meminta penjelasan tentang upaya eksekutif untuk meningkatkan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar tidak ada lulusan yang menganggur serta memastikan tidak ada warga Jawa Timur yang tidak bisa bersekolah karena kekurangan biaya. Peningkatan kualitas pendidikan, terutama di SMK, diharapkan dapat menciptakan tenaga kerja yang siap bersaing di dunia industri.
Kelima, meminta eksekutif untuk mencermati rencana kepegawaian termasuk belanja pegawai agar efisien dan terencana dengan baik. “Belanja pegawai harus dilakukan dengan efisien dan terencana agar tidak membebani anggaran daerah,” terangnya.
Keenam, Fraksi PDIP mengusulkan strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui terobosan baru yang tidak memberatkan rakyat kecil. “Upaya peningkatan PAD harus dilakukan dengan cara yang inovatif dan tidak memberatkan masyarakat kecil,” imbuhnya.
Selain itu Fraksi PDIP menyoroti upaya strategis Provinsi Jawa Timur dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka secara konsisten. “Kami berharap pemerintah provinsi memiliki strategi yang jelas dan terukur untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka, sehingga kesejahteraan rakyat dapat meningkat,” pungkas Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Jatim, Yordan Batara Goa. (KN01)