Surabaya (KN) – Fraksi Partai Demokrat DPRD Surabaya secara diam-diam akan memerjuangkan hak warga pinggir rel. Caranya dengan mencari tahu dulu duduk persoalannya dengan berkonsultasi ke Kementerian Perhubungan.Selama ini, Komisi C DPRD Surabaya sudah melakukan konsultasi itu ke Kementerian BUMN untuk memertanyakan soal perintah penggusuran. Sementara, pihak Fraksi Demokrat ini akan mengusung orang-orangnya yang duduk di kursi Komisi A, yakni Irwanto Limantoro, Ratih dan Anwar.
“Kita akan konsultasikan tentang rencana pemerintah pusat itu. Di satu sisi proyek itu baik, tapi dampaknya ada ribuan warga yang bakal kehilangan tempat tinggalnya. Ini akan kita sampaikan,” kata Ketua Fraksi Demokrat Irwanto Limantoro, Senin (11/2/2013).
Yang pasti, konsultasi itu juga untuk mencari solusi. Sebab, pemerintah juga harus memerhatikan hak warganya yang ada di pinggir rel. Apalagi warga yang bakal tergusur itu adalah warga Surabaya yang memiliki KTP sah.
“Namun kita juga dilematis, karena proyek pembangunan itu juga program pusat. Tapi kita akan usahakan agar penyelesaiannya tak merugikan warga. Alangkah idealnya jika program pusat itu beriringan dengan program daerah sehingga tak harus ada penggusuran,” tandas Irwanto.
Setelah konsultasi dengan Kementerian Perhubungan, diharapkan ada penyelesaian bersama. PT KA, Pemkot dan warga harus duduk bersama untuk mencari solusi bersama. (nug)