Jakarta (KN) – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) melansir adanya 302 daerah yang menghabiskan 50 persen anggaran untuk belanja pegawai. Bahkan 11 daerah yang menghabiskan dana belanja pegawai di birokrasi hingga 70 persen lebih. Hal itu diungkapkan Koordinator Riset Sekretaris Nasional (Seknas) Fitra, Maulana di Seknas Fitra, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Minggu (16/12/2012). Menurutnya, besaran belanja pegawai ini berhasil mengurangi beberapa sektor pembangunan yang semestinya dapat dinikmati untuk kesejahteraan rakyat. “Ini kan mengurangi untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi ini sudah pasti tergerus karena besarnya anggaran belanja negara,” katanya.
“Faktanya, belanja pegawai terus mengalami peningkatan, pertumbuhan belanja lebih banyak dinikmati oleh alokasi pegawai. Struktur birokrasi juga semakin buruk,” tambah Maulana.
Menurutnya, hal tersebut disebabkan karena minimnya pengaturan besaran tunjangan kesejahteraan daerah. “Kita contohkan daerah kaya seperti DKI Jakarta mengalokasikan tunjangan setingkat staff sebesar Rp 2,9 juta hingga Rp 4,7 juta dan pejabat eselon I sebesar Rp 50 juta,” jelasnya.
Kesebelas daerah tersebut ialah Kota Langsa, Kabupaten Kuningan, Kota Ambon, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Aceh Barat, Kota Gorontalo, Kabupaten Karangamyar dan Kota Padang Sidempuan.
“Jadi 302 daerah yang menghabiskan 50 persen untuk belanja pegawai, ada 11 daerah tertinggi yang belanja pegawainya hingga 70 persen lebih, salah satunya ialah Kota Langsa yang tertinggi,” terangnya. Untuk tingkat pusat, lanjut Maulana, lembaga maupun instansi pemeritah menghabiskan anggaran senilai Rp 210 triliun yang dialokasikan untuk birokrasi.
Sedangkan 11 daerah dengan belanja pegawai tertinggi adalah, 1. Kota Langsa 77 persen, 2. Kabupaten Kuningan 74 persen, 3. Kota Ambon 73 persen, 4. Kabupaten Ngawi 73 persen, 5. Kabupaten Bantul 72 persen, 6. Kabupaten Bireuen 72 persen, 7. Kabupaten Klaten 72 persen, 8. Kabupaten Aceh Barat 71 persen, 9. Kota Gorontalo 70,31 persen, 10. Kabupaten Karanganyar 70,12 persen, 11. Kota Padang Sidempuan 70 persen. (red)
Ilustrasi dana APBD