Jakarta (KN) – Anggota Komisi VII DPR Agus Sulistiyono menilai, selama ini kinerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tidak berjalan efektif.“Buktinya, kuota BBM subsidi selalu jebol dan bahkan bisa 2-3 kali dalam satu tahun,” katanya di sela-sela raker Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Jero Wacik di Jakarta, Senin (3/12/2012).
Menurut Politisi PKB ini, mestinya BPH Migas menghitung secara cermat kebutuhan BBM bersubsidi dan memberikan alasan-alasan yang tepat atas prognosa yang diusulkan.
Bukti lain, kata Agus, adalah fungsi pengawasan BPH Migas yang juga tidak berjalan, sehingga praktik penyelewengan tetap terjadi dan cenderung makin besar. Selain itu, kebijakan pengendalian yang direncanakan BPH Migas tidak implementatif di lapangan.
Sementara, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Achmad Rilyadi mengatakan, saat uji kelayakan, para calon Anggota BPH Migas berjanji menekan kebocoran. “Tapi, sampai sekarang kebocoran masih seperti yang lalu,” katanya.
Sedangkan anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Bobby Rizaldi mengatakan, sejauh ini, rencana pengendalian BBM subsidi yang diusulkan BPH Migas tidak berjalan efektif dan malah menimbulkan gejolak sosial.
Ia mencontohkan, kebijakan hari bebas BBM subsidi pada 2 Desember 2012 yang kemudian ditunda hingga tahun 2013.
Lalu, kebijakan pengurangan penyaluran (pengitiran) sebesar 10 persen dari kuota harian BBM subsidi juga dibatalkan. “Kebijakan pengitiran telah menimbulkan gejolak sosial,” katanya. (red)