0Jakarta, mediakorannusantara.com – Direktur Kepelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) Tri Aris Wibowo mengungkapkan, pembangunan pelabuhan perikanan (PP) terintegrasi dan modern dibiayai melalui skema hibah luar negeri (LN) dan pinjaman luar negeri (LN).
“Rencana pembangunan pelabuhan perikanan (PP) terintegrasi dan modern akan dibiayai melalui hibah dari Japan International Cooperation Agency (JICA), kemudian pinjaman luar negeri yakni dari lender The Agence Francaise De Developpement (AFD) dan lender Islamic Development Bank (IsDB),” ujar Tri saat dihubungi dari Jakarta, Jumat.12/5
Tri melanjutkan, pembangunan pelabuhan melalui skema hibah JICA dilakukan di lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dengan pusat kegiatan di PP Ukurlaran-Saumlaki Provinsi Maluku, PP Daeo Majiko-Morotai Provinsi Maluku Utara serta PP Iee Meulee-Sabang Provinsi Aceh. Hingga kini, proses pembangunan dalam tahap pekerjaan konstruksi serta proses tender masih berjalan.
Sementara pembiayaan dengan skema pinjaman luar negeri, berasal dari lender AFD-Prancis di empat lokasi, di antaranya Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan, PPS Cilacap, PPS Kendari dan PPS Bitung, durasi pembangunan ini diperkirakan membutuhkan waktu pelaksanaan konstruksi sekitar lima hingga enam tahun dengan perkiraan dana konstruksi sekitar 99,4 juta dolar AS.
“Tahun ini masih proses penyiapan konsultan,” tambahnya.
Pendanaan lainnya, berasal dari lender IsDB untuk dua lokasi yakni Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan-Jembrana, Bali dan PPN Kejawanan-Cirebon. Adapun pembangunan pelabuhan ini diperkirakan memakan waktu sekitar empat hingga lima tahun dengan perkiraan kebutuhan dana konstruksi sekitar 94,35 juta euro.
Pembangunan pelabuhan perikanan di Indonesia ini, lanjut dia, rencananya selain mengedepankan fungsi dan manfaat ekonomi bagi masyarakat luas namun juga tetap mengusung konsep pelabuhan perikanan yang berwawasan lingkungan.
Selain pekerjaan konstruksi, KKP turut menyiapkan sistem manajemen pelabuhan perikanan yang berstandar internasional sebagai alat untuk mengawasi pelaksanaan pengelolaan pelabuhan perikanan sesuai standar dunia khusus untuk proyek yang dibiayai pinjaman luar negeri.
“Hal ini akan diterapkan pada lokasi proyek khususnya yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri,” tutup Tri. ( wN/an)