Adi Sutarwijono saat melaksanakan reses di Jl Sidoresmo PDK, Rabu (25/1/2023) malam.
Surabaya (mediakorannusantara.com) – Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono melaksanakan reses sidang kedua Tahun Anggaran (TA) 2023 di Daerah Pemilihan (Dapil) 3 pada Rabu (25/1/2023) malam.
Pada reses hari kedua di kawasan Sidosermo PDK, Klurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Adi Sutarwijono menerima berbagai keluhan dari warga setempat. Di antaranya, soal data kemiskinan, bantuan sosial hingga beasiswa bagi pelajar jenjang SMA sederajat.
“Saya sampaikan bahwa saat ini sedang dibahas Raperda Pengentasan Kemiskinan di Kota Surabaya. Pembahasan sedang dilakukan di Pansus (Panitia Khusus) DPRD Kota Surabaya,” kata Adi Sutarwijono kepada wartawan usai kegiatan reses.
Menurut dia, melalui kegiatan reses, segala keluhan atau aspirasi yang disampaikan warga, akan menjadi masukan-masukan yang konkret dalam penyusunan Raperda Pengentasan Kemiskinan Surabaya.
“Nanti masukan-masukan dari ibu-ibu, bapak-bapak, dijadikan masukan yang konkret di dalam pembahasan Raperda itu,” ucapnya.
Dalam reses tersebut, Ketua DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga menjelaskan berbagai program dan kebijakan yang telah dirumuskan untuk masyarakat Kota Pahlawan. Sejumlah policy itu merupakan buah dari sinergi antara DPRD dan Pemkot Surabaya.
“Yang kemudian kita bisa merumuskan kebijakan atau policy yang diterapkan di masyarakat,” ungkap Adi Sutarwijono.
Sejumlah kebijakan itu dicontohkannya seperti melalui program pembangunan jamban. Jika di tahun 2022, anggaran program ini menyasar 300 jamban, maka tahun 2023 meningkat jadi 8.000.
Demikian dengan anggaran untuk program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Surabaya. Adi menyebut, pada tahun 2022, program Rutilahu menyasar 800 unit rumah dan di tahun 2023 meningkat jadi 3.500 rumah.
“Kemudian soal beasiswa SMA dan SMK, termasuk Madrasah Aliyah, negeri dan swasta dari keluarga tidak mampu, tahun 2023 sebanyak 25.000 beasiswa,” ungkapnya.
Maka dari itu, Adi juga meminta kepada masyarakat di wilayah Dapilnya agar dapat merespons berbagai program yang telah ditelurkan DPRD bersama Pemkot Surabaya. Salah satunya adalah beasiswa bagi pelajar SMA sederajat dari keluarga miskin.
“Maka saya minta kepada warga masyarakat untuk merespon ini dengan mengusulkan kepada Pemkot Surabaya. Melalui mana? DPRD Surabaya juga boleh, pemerintah kota juga boleh, camat dan lurah juga boleh,” sebutnya.
“Selama reses hari kedua di empat titik ini, banyak masyarakat belum paham apa syaratnya dan sebagainya. Apakah harus terdaftar keluarga miskin dan sebagainya. Saya sampaikan, pokoknya dari keluarga tidak mampu bisa diajukan untuk mendapatkan,” lanjut dia.
Politisi kelahiran Blitar, Jawa Timur ini juga menjabarkan, bahwa problem pokok warga miskin di Surabaya adalah bagaimana memberdayakannya. Melalui program pemberdayaan itu diharapkan dapat meningkatkan daya beli, daya tukar dan ekonomi keluarga tersebut.
“Nah, pemkot dengan dukungan DPRD berupaya memfasilitasi melalui rumah-rumah padat karya. Misalnya di suatu daerah dibuka laundry, mesin dibelikan pemkot, tempat disediakan pemkot dan orderan dicarikan pemkot,” tandasnya. (KN01)