Jakarta, mediakorannusantara.com – Jaksa Agung Burhanuddin ikut menghadiri acara Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh Indonesia.
Penandatanganan MoU tersebut juga dihadiri oleh Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin beserta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD yang juga sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) ad interim bertempat di Gedung Kementerian PAN-RB, Selasa (28/6/2022).
Dalam sambutannya, Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan publik yaitu dengan membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) yang diharapkan menjadi wajah pemerintah dalam melakukan pelayanan kepada publik.
“Sampai pertengahan Juni 2022, Pemerintah sudah meresmikan 57 MPP ditambah 2 MPP yang siap diresmikan tahun ini. Jumlah tersebut masih 11% dari total kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Penyelenggaraan MPP yang ada saat ini masih terpusat di Pulau Jawa yaitu 34 atau 60% dari 57 MPP. Targetnya, tahun 2024 Indonesia sudah meresmikan 100 persen Penyelenggaraan MPP dari total kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Selain target kuantitatif, kualitas MPP juga tidak boleh luput dari perhatian,” kata Ma’ruf Amin.
Sementara itu, Mahfud MD menyampaikan bahwa penyelenggaraan MPP merupakan wujud pelaksanaan reformasi di bidang pelayanan publik untuk menghadirkan pelayanan publik prima dan terintegrasi menuju pelayanan publik berkelas dunia.
“Adapun beberapa poin pokok dalam Nota Kesepahaman ini meliputi perumusan kebijakan pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta penyediaan sarana prasarana SDM dan anggaran, serta pertukaran data informasi dalam penyelenggaraan pelayanan pada MPP,” ujar Mahfud MD.
Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan percepatan proses perizinan berusaha, sehingga mampu meningkatkan daya saing global yang berujung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Presiden-Wakil Presiden RI.
MoU diteken oleh 17 instansi yaitu Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, Mahkamah Agung, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, Badan Narkotika Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Perpustakaan Nasional RI, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, PT. Taspen (persero), dan PT. PLN (persero). Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.(wan/inf)