Jakarta,mediakorannusantara.com – Dalam rangka pencegahan dan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), pemerintah telah menyiapkan logistik untuk percepatan pelaksanaan vaksinasi darurat pada hewan ternak.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan), Nasrullah, menyebutkan per 23 Juni 2022, Pemerintah telah mendistribusikan Vaksin PMK sebanyak 620.700 dosis ke seluruh Provinsi tertular PMK (19 Provinsi) dan ke UPT Perbibitan.
“19 provinsi tersebut, yaitu Aceh, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Lampung, Bangka Belitung, Banten, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bengkulu, DKI Jakarta,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan), Nasrullah, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/6/2022).
Nasrullah menambahkan, strategi vaksinasi yang dilakukan menggunakan strategi “Ring vaccination” atau Vaksinasi Cincin yang dilakukan dengan menentukan area vaksinasi pada radius 1 km, 3 km dan 10 km di luar titik wabah.
Hal itu menurutnya bertujuan untuk mencegah melakukan vaksinasi pada hewan yang sudah terinfeksi tetapi masih dalam masa inkubasi.
“Vaksinasi PMK pada tahap awal ditargetkan pada populasi di sumber-sumber bibit, populasi ternak perah dan hewan sehat rentan PMK yang terancam di wilayah wabah”, kata Nasrullah.
“Strategi itu diambil dengan tujuan melindungi hewan rentan dengan nilai ekonomi tinggi dan masa hidup produksi lebih lama seperti ternak bibit dan perah, serta untuk membatasi penyebaran dari hewan-hewan yang sering dilalulintaskan,” ungkapnya menambahkan.
Sebagai informasi, vaksinasi perdana telah dilaksanakan pada 14 Juni 2022 yang dimulai di Jawa Timur. Vaksinasi berikutnya dilakukan di Jawa Tengah pada 18 Juni 2022 dimulai dari Kabupaten Sukoharjo, dan 20 Juni 2022 dilakukan vaksinasi di Jawa Barat yang dimulai di Kabupaten Sumedang.
Selanjutnya, mulai tanggal 24 Juni 2022 vaksinasi juga sudah mulai serentak dilaksanakan di 10 (sepuluh) Unit Pelaksana Teknis (UPT) perbibitan, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), KUD Sapi Perah, sapi perah dan sapi potong di peternak rakyat.
Lebih lanjut Ia menjelaskan, tindakan vaksinasi merupakan salah satu cara untuk segera mengendalikan situasi wabah PMK saat ini, yaitu untuk melakukan pengebalan hewan/ternak terhadap virus PMK. Hal ini menurutnya, seperti halnya vaksinasi pada penyakit Covid-19, vaksinasi PMK yang dilakukan juga ditargetkan secara cepat dan massal untuk mencapai kekebalan kelompok pada 100 persen populasi hewan rentan yang sehat.
“Pelaksanaan vaksinasi ini memerlukan perencanaan yang baik, sehingga masing-masing Posko PMK di daerah wabah harus dapat memastikan data target populasi melalui pendataan hewan rentan,” kata Nasrullah menambahkan. Hal ini karena populasi hewan sehat di lapangan sangat dinamis, sehingga data kasus dan lokasinya harus terus dipantau dan dilaporkan untuk memperbarui lokasi dan populasi sasaran vaksinasi.
“Saat ini masing-masing Posko PMK di daerah sedang mendata populasi ternak yang akan divaksin untuk dilaporkan ke Pusat,” ungkap Nasrullah.
“Data dan informasi ini sangat kami perlukan karena ternak yang divaksin adalah ternak yang sehat, sedangkan ternak yang sakit difokuskan untuk pengobatan, serta ternak yang sudah sembuh tidak direkomendasikan untuk divaksin karena sudah terbentuk antibodi sendiri dalam tubuh ternak tersebut,” tandasnya.
Nasrullah menegaskan, untuk mencapai keberhasilan vaksinasi PMK membutuhkan partisipasi aktif dari para peternak mempersiapkan data dan informasi ternak yang akan divaksin ke Posko PMK setempat.
“Kami harapkan peternak dapat memberikan informasi ternak-ternak yang sehat dan apakah peternakannya sudah pernah tertular atau belum, hal ini penting untuk memastikan hanya ternak yang sehat yang akan divaksin, agar kekebalan melalui vaksinasi terbentuk sempurna,” ucap Nasrullah.
“Dalam pengendalian PMK, vaksinasi saja tidak akan cukup untuk dapat menghentikan penyebaran penyakit, sehingga diperlukan juga adanya tindakan teknis lain yaitu terdapat empat kunci pengendalian PMK, imunitas terhadap PMK melalui vaksinasi, implementasi sanitasi dan biosekuriti, pengendalian lalu lintas, karantina atau stamping out,” pungkasnya.(wan/inf)