Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima Penghargaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Nasional Presisi dari Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Kapolri saat menghadiri Rakernis Fungsi Lantas dan Slog Polri serta Launching ETLE Nasional Presisi Tahap II di Hotel Wyndham Surabaya, Sabtu (26/3/2022), siang.
Penghargaan ini diberikan oleh Kapolri sebagai apresiasi pada Gubernur Khofifah yang gigih mendukung Polri dalam pengembangan ETLE Nasional Presisi di Jawa Timur.
Usai menerima penghargaan tersebut, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasinya kepada Polri utamanya Korlantas Polri yang memberikan terobosan serta inovasi penegakan hukum di bidang lalu lintas yang tegas dan transparan.
“Alhamdulillah, semoga dengan dilaunchingnya ETLE Nasional Presisi Tahap II ini dapat lebih mendukung peningkatan program keamanan dan keselamatan masyarakat di jalan raya,” tandas Khofifah.
Ia pun menyatakan bahwa Pemprov Jatim akan mendukung penuh program ETLE Nasional Presisi sebagai implementasi inovasi berbasis transformasi digital di sektor lalu lintas jalan raya.
“Kami Pemprov Jatim mendukung adanya ETLE Nasional Tahap II ini, karena dengan adanya program ini kepolisian akan lebih mudah, lebih cepat dan lebih efisien dalam memantau perilaku pengendara berseiring dengan transformasi digital teknologi yang saat ini sudah mulai kita bangun,” imbuhnya.
Dengan adanya peran digitalisasi dan teknologi, lanjut Khofifah, diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum Polri di jalan raya juga semakin meningkat.
“Karena ETLE ini dapat mendeteksi seluruh kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang tidak patuh terhadap lalu lintas. Semoga dengan adanya peningkatan teknologi di ETLE tahap II, tingkat kesadaran masyarakat untuk patuh berlalu lintas semakin tinggi,” ujarnya.
Selain itu, Khofifah juga mendukung dengan adanya ETLE yang digagas oleh Polri karena dapat meminimalisir dan menghilangkan penyalahgunaan wewenang oknum-oknum yang sering dikeluhkan oleh masyarakat.
“Karena masih banyak kita temui sering sekali beberapa masyarakat mendapatkan komplain terkait dengan masalah proses tilang yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota, yang kemudian berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya ETLE ini tidak perlu langsung berinteraksi dengan masyarakat,” kata Khofifah.
Sementara itu Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan, penghargaan tersebut sengaja diberikan sebagai wujud apresiasi kepada para Kepala Daerah yang turut mendorong program ETLE berbasis digital yang terus dikembangkan oleh Polri.
Yang tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas dan utamanya untuk menurunkan angka kecelakaan. Serta program ini juga dijalankan sebagai upaya menurunkan penyimpangan yang dilakukan anggota Polri.
“Penghargaan pada stakeholder terkait sengaja kami berikan. Baik untuk rekan Kepala Daerah maupun untuk lembaga terkait yang telah membantu dalam rangka mengembangkan sistem ETLE Nasional. Karena ini adalah program nasional yang ke depan akan terus dikembangkan sehingga kepatuhan masyarakat di jalan raya bisa meningkat dan resiko kecelakaan yang mengakibatkan fatalitas dapat semakin menurun,” ujar Kapolri Sigit.
Kedepan, lanjut Kapolri, pihaknya akan mengembangkan adanya smart city yang diintegrasikan dengan sistem command center yang dimiliki oleh Polri.
“Kita akan coba integrasikan Sistem Command Center kami dengan layanan yang ada di Pemda, baik itu Dishub, rumah sakit, Damkar, maupun stakeholder lain. Dengan harapan jika ada permasalahan maka seluruh stakeholder bisa terintegrasi dan memberikan layanan cepat dan tepat pada masyarakat,” imbuhnya. (KN01)