Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Guna mempererat silaturahmi dan sinergitas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menggelar pertemuan dengan Polrestabes Surabaya beserta jajaran di ruang sidang paripurna DPRD Surabaya, Senin (24/1/2022) siang. Pertemuan ini membahas agar program-program pemkot bisa terealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Surabaya.
Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono mengatakan, suatu komitmen ditanamkan antara DPRD dan Polrestabes demi menjaga Kota Surabaya tetap kondusif.
Selain itu, Adi Sutarwijono menjelaskan, bahwa dalam pertemuan juga membahas bagaimana langkah efektif dalam mewujudkan pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
“Pada saat ini, situasi pandemi Covid-19 makin melandai di Kota Surabaya. Kami juga membahas agenda pemulihan agenda ekonomi setahun ke depan,” ujar Adi Sutarwijono usai pertemuan dengan Kapolrestabes Surabaya beserta jajaran.
Lebih lanjut Adi Sutarwijono menjelaskan, jika pertemuan jajaran Polrestabes itu juga membahas rencana pemekaran atau penambahan Kantor Polsek di Gunung Anyar. “Kemudian kami juga konsen soal pemekaran pemekaran Polsekta di Gunung Anyar, karena permukimannya semakin padat,” ungkap dia
Sementara itu, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan memaparkan langkah-langkah Polrestabes dalam menangani pandemi Covid-19.
Dia menyatakan, bahwa Polri terus gencar melakukan dan membantu percepatan vaksinasi di Kota Surabaya. “Di mana kepolisian terlibat, dituntut untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah di dalam penanganan Covid-19,” terang Yusep.
Anggota Dewan Soroti Penangan Narkoba dan E-Tilang
Dalam kesempatan itu, anggota DPRD Kota Surabaya menyoroti soal penanganan narkoba, kekerasan terhadap ibu dan anak, dan E-tilang.
Khusnul Khotimah dari Fraksi PDIP misalnya, dia menyoroti sinergitas dan komitmen warga Surabaya dalam menjaga ibu dan anak dari kekerasan. Selain itu, dia juga mengusulkan agar penanganan narkoba diperkuat lewat perda.
Sementara William Wirakusuma dari Fraksi PSI lebih banyak menyoroti soal lalu lintas, terutama pelaksanaan E-tilang. ” Pemkot harus memasang CCTV lebih banyak lagi untuk membantu polisi dalam penerapan E-tilang, ” ungkap dia.
Selain itu, dia juga mendesak Polrestabes agar menerapkan lagi kanalisasi di Jl Raya Darmo. “Kecelakaan lalu lintas terbanyak dari motor karena kerap pindah jalur. Kalau bisa kanalisasi diterapkan kembali,” imbuhnya.
Menanggapi hal yang disampaikan anggota dewan, Kombes Pol Akhmad Yusep menjelaskan, kekerasan terhadap ibu dan anak menjadi atensi institusinya. “KDRT ini akan kami perhatikan,” tegasnya.
Terkait E-tilang, lanjut dia, juga akan jadi bahan catatannya. “Bapak Kapolri sempat menghentikan penilangan selama pandemi Covid-19. Tapi masyarakat pelanggar banyak informasi yang tak tersampaikan. Akhirnya, jadi permasalahan sosial. Ini juga jadi catatan kami dan mohon dukungan dan koreksinya,” kata Kapolrestabes. (KN01)