Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Ketua Komisi E DPRD Jatim, Wara Sundari Reni Pramana mengatakan dirinya melihat sosialisasi pelaksanaan PPKM Darurat dinilai masih kurang sampai tingkat bawah. Buktinya masih saja dijumpai ada yang protes melakukan perlawanan dari masyarakat dan menolak ketika dilakukan penertiban oleh petugas.
“Banyak dijumpai masih dipenuhi protes-protes bahwa mereka merasa tidak boleh mencari nafkah, tidak boleh berjualan dan lainnya. Padahal yang tidak diperbolehkan hanya orang makan ditempat, berkerumun dan hal-hal lain yang bisa memicu penambahan kasus positif Civid-19,” jelasnya saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu,(21/7/2021).
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, saat ini untuk mengetahui proses PPKM Darurat berhasil atau tidak belum bisa terlihat secara signifikan karena proses inkubasi dari terpapar Covid bisa terlihat setelah 4 – 10 hari bahkan bisa sampai 14 hari,” Tetapi saya yakin dengan kebijakan PPKM Darurat ini bisa menekan angka laju orang terpapar,”jelasnya.
Diakui oleh politisi Wanita yang juga bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim ini, dalam PPKM Darurat memang ada plus minusnya tetapi jika kebijakan tersebut tak diberlakukan tentunya kondisinya akan lebih buruk. ” Bayangkan saja rumah sakit penuh, tabung Oksigen sulit, kalaupun ada tabungnya regulator dan isinya kosong,” katanya.
Mantan ketua DPRD Kediri ini membeberkan, masyarakat saatnya sudah harus memulai meningkatkan disiplin untuk diri sendiri, dan mematuhi peraturan Pemerintah,” Kita melihat negara Australia, tidak hanya dibatasi tetapi begitu diketahui ada penampahan kasus langsung LD(lock down) dan semuanya dipatuhi oleh warganya, sehingga bisa segera selesai,” jelasnya.
Reni lalu mencontohkan kedisiplinan di masyarakat berkurang soal vaksin Covid-19. “Belum semua mau di vaksin, sulitnya mengajak orang untuk mau di vaksin sampai di beberapa daerah ada yang di iming-iming hadiah,”terangnya.
Wanita yang akrab dipanggil Reni ini menyakini, Vaksin sangat diperlukan untuk mencapai hight imunity,” Memang hasilnya tidak instan, perlu waktu agak panjang dan hasil vaksin massal akan bisa dilihat 6 bulan setelahnya,” tandasnya. (KN01)
Foto : Ketua Komisi E DPRD Jatim, Wara Sundari Reni Pramana.