Malang, mediakorannusantara.com – Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur, mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengembangkan potensi di tiap-tiap desa guna menggerakkan ekonomi perdesaan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Wahyu Hidayat mengatakan bahwa kehadiran BUMDes selama ini dinilai mampu menggerakkan perekonomian wilayah perdesaan, termasuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), sehingga potensi yang ada harus dikembangkan.
“Banyak BUMDes yang menjadi rujukan studi banding, ini berarti menunjukkan keseriusan pengelola BUMDes dan pemerintah desa dalam pengembangan unit-unit usahanya,” kata Wahyu dalam keterangan tertulis yang diterima di Malang, Selasa.15/9
Wahyu menjelaskan di wilayah Kabupaten Malang, perkembangan BUMDes juga cukup menjanjikan. Dari 300 BUMDes yang terbentuk di Kabupaten Malang, sebanyak 79 di antaranya telah menjadi badan usaha mandiri.
Selain itu, lanjut Wahyu, sebanyak 127 BUMDes masuk dalam kategori berkembang, dan 94 lainnya masih berada dalam tahap rintisan. Diharapkan, BUMDes bisa meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar.
BUMDes yang sudah masuk dalam kategori mandiri dan berkembang diharapkan bisa membantu penguatan 94 BUMDes lain yang masih berada dalam tahap rintisan agar mampu mandiri dan mengoptimalisasi potensi desa yang ada.
“Selain itu juga sekaligus menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa,” kata Wahyu.
BUMDes yang ada di wilayah Kabupaten Malang diharapkan tidak hanya mengandalkan bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah pusat, namun bisa mendorong pengembangan usaha, dengan dukungan pemerintah desa setempat.
“Pemerintah desa setempat juga memberikan dukungan berupa penyertaan modal,” kata Wahyu.
Wahyu mengharapkan dengan adanya Forum Komunikasi antar Pengelola BUMDes di wilayah Kabupaten Malang, bisa menjadi wadah komunikasi yang efektif, sekaligus menjadi media yang efektif untuk kerja sama antar BUMDes.
Forum tersebut diharapkan mampu menjadi wadah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa, termasuk meningkatkan kemampuan manajemen penyelenggaraan pembangunan desa.
“Dengan demikian pprogram pembangunan yang dikembangkan pemerintah desa, sesuai dengan esensi, dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat,” tutup Wahyu.(wan/an)