“Jangan main-main terhadap aturan tersebut, harus kembali kepada khittahnya ”
Jakarta, mediakorannusantara.com- – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan perihal hak konsumen pada Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dari pemerintah untuk diperhatikan, karena dana tersebut bersumber dari APBN yang sasarannya harus dipertanggungjawabkan.
“Jadi sampaikan pada konsumen (masyarakat) dalam akad kredit bahwa mereka mempunyai hak atas bantuan uang muka Rp4 juta, karena selama ini masih banyak yang tidak tahu,” kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.26/8
Menteri PUPR juga mengingatkan terkait bunga yang harus mengikuti aturan, yaitu flat lima persen.“Jangan main-main terhadap aturan tersebut, harus kembali kepada khittahnya,” kata Menteri Basuki.
Selain itu Basuki Hadimuljono sangat mendukung atas relaksasi regulasi yang dilakukan bank pelaksana dalam rangka mempercepat pelayanan.
Namun Ia mengingatkan bahwa relaksasi tidak untuk kualitas perumahan dan pengembang, karena hal tersebut merupakan tugas dari Kementerian PUPR melindungi konsumen (masyarakat).
“Kepada para pengembang, saya mengajak untuk menjaga kualitas perumahan dengan sebaik-baiknya. Kita selalu mengajak masyarakat untuk memiliki hunian namun kualitas bangunan dan lingkungan untuk diperiksa betul tentang kenyamanan hunian,” katanya.
Sementara itu Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Arief Sabaruddin memastikan Layanan FLPP kini hanya dengan segenggam tangan saja, melalui smartphone. Sehingga masyarakat untuk mencari rumah tidak perlu keluar rumah.
“Enam puluh persen pengguna yang mengakses aplikasi SiKasep adalah merupakan generasi milenial, yaitu antara 20 sampai dengan 40, atau dengan gaya hidup yang selalu mencari sinyal,” kata Arief.
Melalui rangkaian sistem Big Data Hunian, Kementerian PUPR memiliki data Demand (kebutuhan hunian) secara realtime mengenai kelompok sasaran, demografi user, bank pilihan user, survey kepuasan penggunaan SiKasep. Sedangkan dari sisi Suply (ketersediaan), data yang dihimpun secara realtime berupa lokasi, spesifikasi bangunan, ketersediaan hunian, hingga siteplan.“Dengan aplikasi ini, Kementerian PUPR sudah memudahkan masyarakat untuk mendapatkan rumahnya secara online,” ujar Arief. (wan/an)