Batu,mediakorannusantara.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Timur siap memfasilitasi pelatihan vokasi untuk pesertanya yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK.
Upaya itu dilakukan sebagai bukti kehadiran negara pada masyarakat yang sedang membutuhkan. Menurut Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Dodo Suharto, saat ini pihaknya sudah menggandeng Balai Latihan Kerja (BLK) bersama pihak swasta untuk menyelenggarakan pendidikan vokasi. “Program ini tujuannya untuk reskilling, upskilling dan job shifting, menjadi penghubung antara demand dan supply di pasar tenaga kerja,” ujar Dodo Suharto,di Batu Malang, Selasa (15/10).
Sementara pihak BPJS Ketenagakerjaan, karyawan korban PHK ini akan dibekali pelatihan ketrampilan. Mereka berharap agar pekerja usia produktif yang terkena PHK itu, bisa kembali beraktifitas menafkahi keluarganya.
Hingga akhir tahun, program pelatihan vokasi ini sudah terealisasi di empat cabang. Diantarannya Cabang Surabaya Darmo, Cabang Malang, Cabang Gresik dan Cabang Pasuruan.
Asisten Deputi Wilayah Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jatim, Gigih Mulyo Utomo, mengaku sudah melakukan pemetaan potensi dan sosialisasi kepada para peserta. Cabang Surabaya Darmo misalnya, bekerjasama pelatihan administrasi perkantoran, teknisi mobil dan motor, teknisi AC, teknisi komputer dan drafter autocad mechanical.
BPJS Ketenagakerjaan juga bekerjasama dengan PT Alkon Trainindo Utama untuk melaksanakan pelatihan administrasi dan kearsipan, manajemen K3 kontraktor serta manajemen sediaan dan pergudangan.
Kata dia, BPJS Ketenagakerjaan selalu berusaha mensosialisasikan program yang sangat membantu bagi para keluarga korban PHK seperti ini. “Kegiatan yang sudah direalisasi sejak Juli lalu ini, kami sampaikan setiap kali melakukan company visit ke perusahaan-perusahaan besar, menengah dan kecil,” tuturnya.
Hingga saat ini, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur mencapai 3,92 juta orang. Sementara iuran yang diterima dari mereka mencapai Rp4,4 triliun atau naik 15,3% dibanding periode sebelumnya. Dari jumlah tersebut pihaknya sudah membayarkan atas 228 ribu kasus senilai Rp2,28 triliun. “Jadi kami masih surplus,” pungkasnya. (wan/jnr)