Jakarta (Media Koran Nusantara.com) – Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo akan melakukan dropping air bersih bagi kabupaten kota yang terdampak kekeringan. Syaratnya, bupati/walikota segera menyampaikan surat pemberitahuan darurat kekeringan di daerahnya. Total sudah ada enam kabupaten yang telah menyampaikan pemberitahuan darurat kekeringan yaitu Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Probinggo.Langkah tersebut dilakukan Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim Soekarwo, menindaklanjuti imbauan Presiden RI Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (12/9/2017), agar semua kepala daerah segera melakukan pengecekan wilayahnya terkait kekeringan.
Dari 422 desa di 27 kabupaten yang mengalami kekeringan di Jawa Timur, jelas Pakde Karwo, terdapat 183 desa yang posisinya diatas pegunungan, sehingga harus dilakukan dropping air ke dalam penampungan air. Ini dilakukan karena rekayasa teknis seperti pembuatan sumur bor, pipanisasi tidak dapat dilakukan. Sedangkan sisanya masih bisa dilakukan rekayasa teknis.
“Sebagian wilayah pegunungan, pipa air tidak bisa menjangkaunya. Apabila tidak diberikan bantuan, menjadi hal krusial, khususnya didaerah pantai selatan dan Madura,” ujar Gubernur Jatim Soekarwo.
Ditambahkan, dari sebanyak 8.501 jumlah desa di Jawa Timur, tahun 2015 sebanyak 541 desa mengalami kekeringan. Dari jumlah desa kering tsb, telah dilakukan rekayasa teknologi bagi 119 desa, sehingga pada tahun 2017 kekeringan hanya terjadi pada 422 desa di tahun 2017. “Tahun 2016, sendiri tidak terjadi kekeringan di Jatim,” ujanrnya
Cek Kondisi Air di Setiap Wilayah
Sebelumnya, saat rapat terbatas Presiden RI, Joko Widodo menjelaskan sebagian daerah di Indonesia mengalami kekeringan tidak turun hujan selama 60 hari. Menurut perkiraan BMKG, hujan baru akan turun antara Oktober – Nopember 2017.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Presiden RI memerintahkan agar semua menteri dan gubernur melihat kondisi lapangan untuk dilakukan penanganan. Menurutnya, dropping air bersih menjadi cara paling efektif jangka pendek dalam membantu masyarakat dalam tersedianya air bersih. Pengecekan suplai air untuk irigasi sawah, lanjutnya, juga harus dilakukan, baik yang ada di embung, bendungan, maupun waduk.
Dalam kesempatan sama, Presiden Jokowi juga menuturkan perlunya mulai saat ini para petani untuk tidak hanya berkutat pada proses onfarm dan budidaya, akan tetpi juga harus memikirkan proses pasca panennya atau agro bisnisnya. Tujuannya, agar petani memperoleh nilai tambah yang lebih besar pada proses bisnis.
Dengan memperoleh nilai tambah yang lebih besar, petani bisa melebarkan potensi bisnis diantaranya memiliki industri benih, aplikasi yang modern, sistem penggilingan modern. “Tentunya harganya cukup mahal apabila ditanggung oleh petani. Oleh sebab itu, perlu ada dukungan dari perbankan untuk memilah petani yang feasible dan bankable ,” ungkapnya.
Selanjutnya, harap Presiden, petani memiliki industri pasca panen sendiri, misalnya pengolahan dari beras menjadi tepung. Dari proses seperti itu, nilai tambah petani akan lebih besar. (KN01)