Surabaya (KN) – Pemprov Jatim melalui Dinas Lingkungan Hidup berencana akan bekerjasama dengan salah satu BUMN seperti PT Semen Gresik. Kerjasama ini untuk melangsungkan penanamanan pada lahan kritis yang ada di lokasi bekas tambang rakyat di Jawa Timur.Kepala DLH Jatim, Bambang Sadono mengatakan, rencananya lahan kritis di Jawa timur akan dilakukan penanaman tanaman bambu. “Kenapa bambu?, karena bambu banyak manfaatnya mulai dari akar, batang, dan daunnya. Untuk itulah kami memilih bambu,” katanya.
Dikatakannya, dalam waktu dekat ia akan menyampaikan pada Gubernur Jatim untuk bisa merealisasikan kerjasama dengam perusahaan tersebut dalam melangsungkan penanaman kembali pada laha kritis di Jawa Timur.
Sedangkan jenis bambunya, Bambang mengatakan, pihaknya juga masih mencari bambu yang bagus untuk bisa tanami pada lahan kritis. “kami juga masih mencari bambunya di beberapa wilayah di Jawa Timur,” katanya.
Sekedar diketahui, tahun sebelumnya Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur Rere Christanto mengatakan sedikitnya 608.913 hektare lahan hutan di provinsi itu dalam kondisi kritis karena eksploitasi tambang secara berlebihan.
Menurutnya, persoalan kerusakan hutan juga menjadi titik kritis pengelolaan kawasan di Jatim dan tingkat kerusakan sedemikian masif adalah indikasi penting adanya upaya kebijakan secara sistematis untuk “membunuh” Jawa dengan krisis ekologi.
“Pembiaran terhadap konflik-konflik sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta pelanggaran perizinan terhadap wilayah yang mempunyai nilai penting secara ekologis tidak bisa dibiarkan karena semakin banyak hutan lindung yang rusak dan meningkatnya jumlah bencana ekologis yang terjadi di Jatim,” tuturnya.
Selain itu ekspansi besar-besaran industri pariwisata ternyata juga menyebabkan matinya sumber mata air. “Di Kota Batu, dari 111 sumber mata air yang pernah tercatat, sekarang hanya tersisa 57 mata air. Prakarsa masyarakat untuk penyelamatan sumber daya air tidak jarang harus menghadapi ancaman konflik, bahkan kriminalisasi,” ujarnya.
Dikatakannya, di Jatim belum semua daerah sudah mempunyai dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis, padahal dokumen itu menjadi dasar penataan kawasan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada. (Joy)