KORAN NUSANTARA
Headline indeks Jatim

DPRD Jatim Menilai Penetapan SPP SMA/SMK Sudah Tepat

sma-smkSurabaya (KN) – Komisi E DPRD Jawa Timur menyatakan bahwa keputusan penetapan SPP untuk SMA/SMK oleh pemerintah lewat surat Menteri Dalam Negeri sudah pas dan tepat.
“Saya setuju penetapan SPP SMA/SMK ini sudah bagus dan masih diambang batas kewajaran. Karena dengan adanya penetapan SPP ini menghindari adanya pungutan liar yang dilakukan oleh Kepsek yang berimplikasi pada pidana,” tegas Anggota Komisi E DPRD Jatim, M. Eksan di DPRD Jatim, Senin (9/1/2017).Pihaknya juga menyampaikan upaya penetapan SPP oleh pemerintah ini juga bisa menghindari upaya politik oleh yang selama ini selalu dijadikan kepala daerah sebagai senjata maju calon kepala daerah. “Dengan adanya penetapan ini diharapkan tidak ada lagi calon kepala daerah yang memanfaatkan dunia pendidikan sebagai ajang kampanye lagi,” ujarnya.

Terkait dengan siswa SMA/SMK yang tergolong tidak mampu, pihaknya menyarankan kepada pemerintah memberikan beasiswa atau keringan kepada siswa tersebut. Pemprov juga agar bekerjasama dengan pemkab/pemkot yang telah menganggarkan di APBD-nya.

M. Eksan mencontohkan, seperti Kota Surabaya telah menganggarkan pendidikan untuk SMA/SMK, seharusnya bisa dilakukan dana sharing yaitu 50 : 50, sehingga sekolah gratis SMA/SMK bagi siswa tidak mampu bisa tetap sekolah.

Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, penetapan SPP SMA/SMK ini sudah menjadi ketentuan Mendagri. Karenanya, hal ini diharapkan tidak membebani atau memberatkan orangtua pasca pengelolaan SMA/SMK diserahkan ke Pemprov Jatim. “Itu sudah menjadi ketentuan Mendagri, sehingga para Kepsek tidak bisa protes dan membuat tarikan sendiri. Kalau itu sampai terjadi maka sudah masuk rana pidana,” tegas Gubernur Soekarwo.

Terkait dengan usulan Pemkot dan Pemkab yang ingin tidak ada tarikan atau SPP, menurutnya, hal itu tidak bisa dilaksanakan oleh Pemprov Jatim, karena sudah masuk dalam aturan. Jika Pemkab/Pemkot mau gratis harusnya ada regulasi yang mengaturnya.

“Kami sebenarnya sudah mengajak bagian hukum seperti Surabaya yang minta gratis untuk ke Jakarta menemui Mendagri. Ketika Pemprov Jatim sudah siap ternyata mereka justru tidak datang. Hal itu sudah kami lakukan berulang-ulang ternyata merekapun juga tak hadir,” paparnya. (wan)

Related posts

Bude Karwo : Penderita Kanker Jangan Putus Asa, Tetap Sabar dan Semangat Menjalani Perawatan

kornus

Renovasi, Sarinah Tutup 33 Gerai

Pemkot Surabaya Keluarkan Panduan Pelaksanaan Ibadah Selama Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H

kornus