Jakarta (KN) – Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko memberikan pengarahan kepada peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Pemilu tahun 2104 di Assembly Hall Jakarta Convention Center (JCC), Selasa, (11/2/2014). Rakornas sehari tersebut dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wapres RI Budiono, segenap Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan dihadiri seluruh pejabat Pemerintah Pusat maupun daerah serta para Kapolda dan Pangdam seluruh Indonesia.
Dalam pengarahannya Panglima TNI menyampaikan bahwa Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana mewujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Ada tiga hal dalam kesiapan TNI dalam Pemilu 2014 yaitu, memberikan bantuan pengiriman logistik, pengamanan Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta netralitas TNI.
Jenderal Moeldoko juga meminta agar Pusat Pengendali Krisis (Pusdalsis) di setiap daerah dibentuk lagi. Sistem tersebut dapat membuat penegak hukum lebih cepat mengantisipasi adanya potensi kerusuhan, terutama berkaitan Pemilu 2014. Menurutnya, perkembangan yang terjadi di daerah akan terus dievaluasi di Pusdalsis. Apakah masuk kategori hijau, kuning atau merah. Anggota tetap Pusdalsis adalah Kapolda serta Pangdam di bawah koordinator Gubernur.
Disamping itu, Panglima TNI juga mengatakan bahwa dalam pelaksananya, mereka di bantu penegak hukum lain, menganalisa apa yang harus diperbuat terhadap gejolak masyarakat yang timbul, di situlah pimpinan daerah membuat keputusan. Pusdalsis ini membuat koordinasi bantuan dari TNI dan Polri akan lebih terencana. Harapannya, berbagai kesulitan yang dihadapi pemerintah daerah bisa semakin diperkecil.
Mengakhiri arahannya Panglima TNI berharap agar seluruh komponen bangsa dan rakyat Indonesia untuk berkomitmen bersama, bersatu-padu serta bahu-membahu dalam menyukseskan Pemilu mendatang. Disamping itu, berusaha menghindari permasalahan yang sama seperti pada Pemilu sebelumnya, khususnya terkait pendistribusian logistik Pemilu. Pesta demokrasi di Indonesia sebagai contoh dunia internasional bahwa Indonesia dapat menjalankan Pemilu atau pesta demokrasi yang berjalan dengan tertib dan lancar. (red)
(Sumber berita Puspen TNI/Kadispenum Puspen TNI, Kolonel Inf Bernardus Rober)