Surabaya (KN) –Komisi E DPRD Jawa Timur berencana memanggil Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jatim, dan para pihak terkait untuk mengklarifikasi isu pungutan liar (pungli) terhadap pengusaha dan perusahaan.Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sugiri Sancoko di DPRD Jatim, Senin (11/11/2013) mengatakan, saat ini pihaknya mendukung upaya Gubernur Jatim Soekarwo mendirikan posko pengaduan pungli untuk menindaklanjuti kebenaran penyataan yang disampaikan APINDO Jatim saat pertemuan membahas UMK tahun 2014.
“DPRD Jatim sangat mendukung langkah Gubernur mendirikan posko pengaduan pungli karena ini merupakan langkah cerdas dalam menindaklanjuti kebenaran keberatan yang telah disampaikan APINDO Jatim,” tegas politisi asal Partai Demokrat.
Menurutnya, di era keterbukaan (transparansi) seperti sekarang ini, tidak bisa orang membuat pernyataan seenaknya tanpa disertai bukti yang kuat, termasuk soal maraknya pungli yang menyebabkan cost produksi perusahaan menjadi tinggi sehingga keberatan dengan kenaikan UMK tahun 2014.
“Alasan keberatan APINDO itu masuk akal, tapi harus dibuktikan ada atau tidak, dan berapa besarannya hingga menyebabkan biaya produksi menjadi tinggi,” ujarnya.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Fuad Masyuni mengatakan, keberatan dari APINDO maupun buruh itu perlu direspon dan dicarikan jalan keluar yang terbaik, sehingga bisa diterima oleh kedua belah pihak.
“APINDO menolak kenaikan UMK terlau tinggi, sementara buruh menuntut upah yang layak. Gubernur dan DPRD Jatim selaku pemerintah daerah harus menfasilitasi dan tidak berpihak pada salah satu pihak,” ujarnya.
Sebelumnya dikabarkan pungutan liar (pungli) kian marak dilakukan oknum-oknum tertentu di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur (Jatim). Aksi itu pun menjadi perhatian serius Gubernur Jatim Soekawo.
Pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu pun sudah menghubungi Kapolda Jatim, Irjen Pol Unggung Cahyono untuk menurunkan tim agar melakukan penyelidikan dan mendirikan posko laporan pungli di Disnakertransduk Jatim. (rif)