Surabaya (mediakorannusantara.com) – DPRD Jawa Timur mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) segera menindaklanjuti Peraturan Daerah (Perda) tentang penyandang disabilitas dengan menyusun Peraturan Gubernur (Pergub). Aturan turunan tersebut dinilai penting untuk memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas berjalan secara nyata.
Ketua Komisi E DPRD Jatim Sri Untari Bisowarno mengatakan pembahasan perda terkait disabilitas telah berjalan dengan baik. DPRD Jatim juga melibatkan kelompok difabel untuk memastikan substansi aturan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka.
“Alhamdulillah pembahasan itu sangat baik, teman-teman koalisi difabel saya minta datang hari ini untuk memastikan pada mereka bahwa Perda ini berjalan. Nanti tinggal pergubnya, kami sudah sekaligus mendorong pemprov untuk menyusun pergubnya,” kata Sri Untari ditemui usai menyampaikan laporan Komisi E dalam rapat paripurna Penyampaian Laporan Komisi atas Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Jatim Tahun 2026 di DPRD Jatim, Senin (31/8/2026).
Menurutnya, salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian utama dalam Pergub adalah mekanisme layanan serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Akses yang mudah dan sesuai kebutuhan, menjadi bagian penting agar penyandang disabilitas dapat beraktivitas dan berpartisipasi secara optimal.
“Nah, yang memang kami pentingkan adalah akses aksesibel itu sungguh sangat penting karena kalau tidak begitu, mereka tidak bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Sri Untari juga menekankan pentingnya penyediaan fasilitas komunikasi yang ramah bagi penyandang disabilitas. Salah satunya dengan menghadirkan juru bahasa isyarat ketika kelompok difabel mengakses layanan di lingkungan pemerintahan.
“Yang mana pakai kursi roda, nanti saya minta di sini ada juru bicara isyarat supaya kalau mereka pada datang mereka bisa,” ucapnya.
Sri Untari mengatakan Pergub nantinya perlu memperkuat mekanisme layanan sekaligus memastikan seluruh ketentuan dalam perda dapat dilaksanakan. DPRD Jatim juga mendorong pembentukan komisi disabilitas sebagai salah satu instrumen pengawasan dan penegakan hak penyandang disabilitas.
“Yang perlu diperkuat di Pergub adalah mekanisme layanan, memastikan bahwa itu betul-betul akan bisa dilakukan. Makanya kami ada klausul tentang klausul tentang komisi disabilitas kenapa kami pilih kata komisi bukan dewan karena kata komisi itu lebih kuat daripada dewan,” tegas dia.
Menurut dia, penggunaan istilah komisi memberikan posisi yang lebih kuat dibandingkan dewan yang cenderung bersifat koordinatif.
“Kalau dewan disabilitas daerah itu sifatnya koordinatif, tetapi kalau komisi itu bisa imperatif, bisa untuk memberikan berbagai upaya, penegakan hukumnya itu bisa dijalankan,” paparnya.
Selain aksesibilitas, DPRD Jatim juga menyoroti pentingnya peningkatan kesiapan dan kompetensi penyandang disabilitas agar dapat masuk ke dunia kerja sesuai kemampuan masing-masing.
Sri Untari menilai pemerintah dapat berperan dalam membantu menyiapkan keterampilan penyandang disabilitas sebelum mereka memasuki dunia kerja.
“Contoh yang di sini saja itu makanya teman-teman difabel juga saya minta untuk mempersiapkan diri. Nah, cara mempersiapkan diri itu bisa juga dibantu oleh pemerintah nah program persiapan diri mereka itulah yang dibutuhkan,” ujar dia.
Ia mencontohkan sejumlah pekerjaan administratif yang dapat dilakukan penyandang disabilitas sesuai dengan kemampuan fisik dan keterampilan yang dimiliki.
“Misalkan menjadi juru ketik kan bisa kalau misalkan dia tuna rungu, tapi tangannya enak kan masih bisa. kalau misalkan dia tulisannya bagus, tapi kemudian dia hanya tidak bisa berbicara saja kan bisa dengan bahasa isyarat,” kata Sri Untari.
Dengan demikian, Sri Untari menyatakan bahwa penyandang disabilitas dinilai memiliki peluang yang sama untuk berkontribusi dalam dunia kerja apabila diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat.
“Artinya, mereka bisa bekerja di bidang-bidang administrasi, ya jangan dikasih yang yang berat-berat, maka yang dibutuhkan itu adalah open mind dari seluruh masyarakat kita supaya memandang disabilitas bukan beban, tapi mereka adalah bagian daripada partisipasi masyarakat di mana semuanya punya hak yang sama,” bebernya.
Pada sisi lain, DPRD Jatim juga mendorong implementasi kuota 2 persen bagi penyandang disabilitas dalam kesempatan kerja di lingkungan pemerintahan. Sri Untari berharap ketentuan tersebut benar-benar diwujudkan, bukan sekadar menjadi aturan di atas kertas. “Nah, kami ingin memastikan 2 persen itu terjadi,” jelasnya.
Untuk mewujudkan target tersebut, DPRD Jatim akan mendorong agar proses rekrutmen disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan penyandang disabilitas.
“Untuk itu nanti kami pesan pada teman-teman Komisi A agar BKD menyiapkan proses rekrutmen itu yang sesuai dengan kebutuhan dan jangan disamakan dong rekrutmen dengan yang yang fisiknya memang normal begitu, lalu di BUMD,” terang dia.
Sri Untari menilai pemerintah harus menjadi contoh dalam membuka kesempatan kerja yang inklusif. Implementasi di lingkungan Pemprov Jatim dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diharapkan dapat mendorong sektor swasta melakukan langkah serupa.
“Kalau itu nanti berjalan dengan baik saya kira swasta juga akan ikut. Maka pemerintah harus memberikan contoh dan yang kasih contoh siapa? Pemerintah Jawa Timur bersama dengan BUMD Jawa Timur,” pintanya.
Untuk memastikan ketentuan dalam Perda berjalan, Sri Untari menekankan bahwa terdapat mekanisme sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi ketentuan. Sanksi tersebut diberikan secara bertahap hingga dapat berujung pada pencabutan izin usaha.
“Ada di situ (Perda) mulai teguran lisan, tertulis, kemudian sampai pencabutan izin usaha. Jadi kami ingin memastikan itu supaya yang namanya human rights sungguh-sungguh dilaksanakan, tidak hanya sekadar lip service,” pungkasnya. (KN01)