Surabaya (mediakorannusantara.com) – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP menyoroti sejumlah pekerjaan besar pembangunan, mulai dari pemerataan akses pendidikan, pengentasan kemiskinan, hingga perlindungan kelompok rentan.
Menurutnya, kemerdekaan harus dimaknai dengan memastikan seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan.
Sri Untari mengatakan, sektor pendidikan menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Menurutnya, program Sekolah Rakyat perlu mendapatkan dukungan karena membuka akses pendidikan bagi anak-anak yang selama ini belum memperoleh kesempatan secara optimal.
“Sekolah Rakyat perlu mendapat dukungan. Anak-anak kita yang terpinggirkan dan tercecerkan sehingga bisa menikmati kesempatan bersekolah,” ungkap Sri Untari usai mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI, Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna Istimewa di DPRD Jawa Timur, Jumat (14/8/2026).
Penasihat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim tersebut menilai negara perlu memperkuat intervensi melalui berbagai bentuk subsidi pendidikan agar persoalan biaya tidak menjadi penghambat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan.
Menurutnya, masih terdapat anak-anak yang memiliki kemampuan untuk menempuh pendidikan tinggi, namun terkendala kemampuan ekonomi keluarga.
“Anak-anak kita banyak yang tidak bisa bayar karena PTN, ini perlu menjadi catatan. Subsidi pendidikan harus benar merata dan dirasakan bagi yang membutuhkan,” katanya.
Sri Untari menyebut peningkatan akses pendidikan juga berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja terampil. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia harus menjadi perhatian agar Indonesia, termasuk Jawa Timur, memiliki tenaga kerja yang semakin berkualitas.
“Selain memperluas akses pendidikan, yang perlu menjadi catatan kita adalah kualitas pendidikan itu juga,” ujarnya.
Selain pendidikan, Sri Untari juga menyoroti persoalan kemiskinan yang masih menjadi tantangan pembangunan. Ia menyebut jumlah masyarakat dalam kelompok desil bawah masih menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan pemerintah.
“Jumlah desil 1-4 di Jawa Timur masih di 20,9 juta yang kita usaha masih terus berusaha untuk menyelesaikan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sri Untari mengatakan penguatan ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui pemberdayaan sektor usaha mikro. Salah satunya melalui pemanfaatan pembiayaan ultra mikro dengan bunga rendah agar masyarakat memiliki akses mengembangkan usaha.
“Yang dibangun di Jatim itu mendorong ultra mikro, bunganya sangat kecil. Sehingga kita salah satunya melakukan suntikan modal untuk BUMD kredit,” pungkas Sri Untari. (KN01)