KORAN NUSANTARA
ekbis Hallo Nusantara Headline Surabaya

DPRD Surabaya Dorong Kampung Pancasila Jadi Solusi Persoalan Sampah

​Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai

SURABAYA, mediakorannusantara.com – Program Kampung Pancasila yang dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dinilai berpotensi menjadi solusi persoalan sampah sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga pada Senin, 22 Juni 2026.

​Namun, program tersebut perlu diperkuat dengan fasilitas, pendampingan, hingga akses pasar agar pengelolaan tidak berhenti pada tahap pemilahan.

​Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai mengatakan, Kampung Pancasila yang saat ini diterapkan di seluruh wilayah memiliki empat fokus utama.

​Keempatnya yakni lingkungan, sosial, ekonomi, dan penguatan nilai gotong royong.

​Menurut Bahtiyar, upaya pendampingan pengelolaan sampah sebenarnya sudah berjalan.

​Warga telah didorong untuk memilah sampah plastik, kertas, maupun organik.

​Namun, masih terdapat kendala berupa minimnya fasilitas penampungan sampah yang sudah dipilah.

​”Kalau masalah lingkungan ini sebenarnya sudah dilakukan pendampingan,” kata Bahtiyar dalam keterangan tertulis, Senin (22/6/2026).

​”Warga diminta memilah sampah plastik, kertas, maupun organik,” lanjutnya.

​”Tetapi saya melihat masih ada kelemahan, yakni belum adanya fasilitas tempat untuk menampung sampah yang sudah dipilah,” sambungnya.

​Politikus Partai Gerindra itu menilai, persoalan sampah perlu mendapat perhatian serius mengingat volumenya di Surabaya mencapai 1.000 hingga 1.500 ton per hari.

​Ia pun mendorong Pemkot melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) maupun dana kelurahan untuk menyediakan fasilitas pendukung.

​Jika kemampuan anggaran daerah terbatas, pengadaan sarana tersebut bisa melibatkan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

​Bahtiyar menegaskan, edukasi kepada masyarakat tidak boleh berhenti pada ajakan memilah sampah.

​Warga juga perlu mendapatkan pembinaan dan praktik langsung agar limbah yang dikelola mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi.

​”Jangan sampai warga hanya disuruh memilah dan mengelola sampah, tetapi tidak ada dampak ekonominya,” ujarnya.

​”Pemerintah kota harus memberikan edukasi, pembinaan, bahkan alat pencacah atau alat pengolahan sehingga sampah ini bisa menjadi produk yang bernilai ekonomis,” tambahnya.

​Lebih lanjut, ia menilai pemerintah perlu menyiapkan pasar bagi produk hasil pengolahan sampah melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

​Langkah itu penting agar warga tidak kesulitan memasarkan hasil olahannya.

​”Ketika sudah menjadi nilai ekonomis, saya berharap sudah ada pasar yang ditunjuk,” katanya.

​”Jangan sampai mereka mencari-cari lagi,” jelasnya.

​”Pemerintah kota harus bekerja sama dengan pihak ketiga agar hasil pengelolaan sampah warga bisa terserap,” terangnya.

​Bahtiyar mengusulkan agar konsep ini dimulai melalui percontohan di tingkat RW.

​Sebagian besar RW di Surabaya sudah memiliki sekretariat yang dapat dimanfaatkan sebagai pusat edukasi dan pengolahan sampah berbasis masyarakat.

​”Kita tidak bisa langsung di 1.300 RW,” jelasnya.

​”Bisa dimulai dari beberapa RW percontohan dulu,” tuturnya.

​”Kalau berhasil, bertahap bisa diperluas,” imbuhnya.

​”Karena hampir 90 persen RW di Surabaya sudah memiliki sekretariat yang bisa menjadi pusat edukasi,” paparnya.

​Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendampingi Kampung Pancasila hingga tingkat RT juga perlu diperkuat.

​Pendampingan tidak cukup hanya sosialisasi, tetapi harus sampai tahap produksi bernilai jual.

​”Kalau hanya diminta mengumpulkan, warga akan acuh,” terangnya.

​”Tapi kalau ada pengelolaannya dan menjadi nilai ekonomis, saya yakin warga akan berebut untuk mengelola sampah,” ungkapnya.

​”Karena banyak turunannya, tidak hanya botol plastik, tapi juga sisa makanan, bahkan puntung rokok pun bisa diolah,” urainya.

​Bahtiyar berharap tahun 2026 menjadi momentum penyusunan model pengelolaan berbasis Kampung Pancasila.

​Dengan demikian, mulai 2027 program tersebut dapat diterapkan serentak untuk menekan volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

​”Semangat kami, Kampung Pancasila ini jangan hanya menjadi gerakan edukasi,” pungkasnya.

​”Tetapi juga menjadi gerakan ekonomi kerakyatan berbasis lingkungan yang hasilnya bisa dinikmati langsung oleh warga,” tutupnya.​(wa/an)

Related posts

Perdagangan Jatim-Thailand Diharapkan Semakin Meningkat

kornus

Pembangunan MRT Harmoni – Mangga Besar Dimulai

Menpora sebut Efisiensi Pemberangkatan Atlet di SEA Games bukan soal Anggaran