Surabaya (mediakorannuantara.com) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Dengan capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut sejak 2015.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK diserahkan kepada Ketua DPRD Jawa Timur, M. Musyafak Rouf, dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jawa Timur, Selasa (9/6/2026).
Menanggapi capaian tersebut, Ketua DPRD Jawa Timur M. Musyafak Rouf menyampaikan apresiasi atas opini WTP yang kembali diraih Pemprov Jatim. Menurutnya, hasil pemeriksaan tersebut menjadi kebanggaan sekaligus bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“LHP disampaikan dan status WTP. Ini merupakan sebuah kenikmatan dan rasa syukur yang mendalam bagi warga Jawa Timur dan pemerintah, baik eksekutif khususnya legislatif,” kata Musyafak usai meminpin rapat paripurna.
Meski demikian, Musyafak menegaskan DPRD Jawa Timur tetap akan menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP tersebut.
“Mudah-mudahan masih tetap ada rekomendasi-rekomendasi yang akan dibahas oleh DPR akan segera kita tuntaskan, dan kita selesaikan sebagaimana perintah dan amanat daripada BPK RI V yang tadi telah disampaikan,” ujarnya.
Musyafak menambahkan, DPRD Jawa Timur menyambut baik opini WTP yang diberikan BPK. Pihaknya berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang.
“DPRD tentu merespons sangat baik atas status WTP yang telah diberikan oleh BPK. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan terus dan akan selalu menjadi kebaikan, akuntabilitas, profesionalisme dan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran dan APBD Jawa Timur di masa-masa yang akan datang,” tandasnya.
Sebagai informasi, berdasarkan rekapitulasi pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK periode 2005 hingga Semester II Tahun 2025, Pemprov Jawa Timur telah menindaklanjuti 1.681 dari total 1.956 rekomendasi atau sebesar 86,20 persen.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator komitmen Pemprov Jatim dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan memperkuat tata kelola keuangan daerah. (KN01)