Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, usai menghadiri Pelepasan 3.000 Lulusan SMK dan 600 Lulusan LKP Bekerja di Luar Negeri serta peluncuran Program Kelas Kebekerjaan Luar Negeri (3+1) SMK di Gedung Islamic Center Surabaya, Rabu (20/5/2026).
Surabaya (mediakorannusantara.com) – Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, menyatakan dukungan penuh terhadap program penyaluran lulusan SMK dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) ke luar negeri yang digagas Pemerintah Provinsi Jatim bersama pemerintah pusat.
Pernyataan itu disampaikan Sri Untari usai menghadiri Pelepasan 3.000 Lulusan SMK dan 600 Lulusan LKP Bekerja di Luar Negeri serta peluncuran Program Kelas Kebekerjaan Luar Negeri (3+1) SMK di Gedung Islamic Center Surabaya, Rabu (20/5/2026).
Peluncuran program tersebut dilakukan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Sri Untari menilai penggunaan APBD Jawa Timur telah memberikan hasil nyata bagi lulusan SMK. Menurutnya, selama ini lulusan SMK kerap dikaitkan dengan tingginya angka pengangguran terbuka.
“APBD Jawa Timur itu mampu memberikan sebuah outcome ya, hasil yang maksimal untuk lulusan SMK yang selama ini kita selalu mengatakan pengangguran itu selalu terbuka dari SMK,” kata Sri Untari.
Ia mengatakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil membuka peluang kerja luar negeri bagi ribuan lulusan SMK.
“Ternyata hari ini kita melihat kolaborasi Pemerintah Jawa Timur dan pusat menghasilkan 4.960 anak-anak SMK dari Jawa Timur yang bisa dikirim ke berbagai negara tadi itu,” ujarnya.
Sri Untari juga mendorong adanya kolaborasi lanjutan dengan Bank Jatim untuk mendukung pembiayaan peserta program, khususnya dalam skema SMK 3+1.
“Nanti bisa cek sendiri, tahun ini. Bisa cek sendiri ya. Tadi saya sarankan di 3+1, satunya itu kan sementara masih dibiayai oleh pemerintah pusat, nanti kan itu bisa kerjasama dengan Bank Jatim,” ucap dia.
Politisi PDI Perjuangan itu memandang bahwa dukungan perbankan seperti Bank Jatim dapat membantu peserta memiliki bekal saat bekerja di luar negeri.
“Sebagai banknya Jawa Timur, untuk supaya anak-anak nanti kalau pergi ke sana ada pegang uang saku, pegang ini, yang semuanya itu bisa kita kolaborasikan. Bank Jatim dapat manfaat, anak-anak juga dapat manfaat, jadi berangkat biar nggak kosong,” terangnya.
Untuk itu, Sri Untari menegaskan Komisi E DPRD Jawa Timur mendukung penuh program tersebut karena dinilai memberi manfaat besar bagi lulusan SMK
“Saya memberikan support ini sepenuhnya karena bagus. Jadi kita mesti harus memberikan supporting pada hal-hal yang memiliki implikasi yang benar-benar bermanfaat bagi anak-anak kita,” imbuhnya.
Di samping itu, ia juga menilai anggaran pendidikan yang digelontorkan Pemprov Jawa Timur menunjukkan dampak positif. “Jadi anggaran kita gelontorkan sampai Rp9 triliun itu ada manfaatnya yang luar biasa,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sri Untari menyebut Komisi E DPRD Jawa Timur akan menggelar rapat kerja (raker) bersama Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aris Agung Paewai, untuk membahas detail pelaksanaan program tersebut.
“Nanti kami akan hari Jumat, raker dengan Pak Aris. kami akan minta perincian seperti apa proses dan sebagainya,” katanya.
Ia berharap program penempatan kerja luar negeri bagi lulusan SMK terus diperluas agar membuka harapan baru bagi generasi muda Jawa Timur.
“Iya, kita akan supporting itu, biar anak-anak kita lulusan SMK itu punya harapan. Tidak hanya kemudian kerja di dalam negeri saja, juga bisa pergi ke luar negeri dengan kapasitas bahasa, penghasilan yang lebih baik, mereka juga bisa jadi Duta Bangsa, Duta Provinsi juga,” tutupnya.
Sebagai diketahui, Program SMK 3+1 merupakan inisiatif Kemendikdasmen untuk memperkuat kompetensi lulusan vokasi agar siap kerja di dalam maupun luar negeri. Dalam program tersebut, peserta didik menjalani tiga tahun pembelajaran di sekolah dan satu tahun pemantapan atau praktik kebekerjaan. (KN01)