Probolinggo, mediakorannusantara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, Jawa Timur, melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) implementasi tiket daring di kawasan wisata Gunung Bromo pada Kamis (14/5/2026) hingga Jumat (15/5/2026).
Kegiatan yang dipimpin Kepala Disporapar Kabupaten Probolinggo Heri Mulyadi tersebut melibatkan sejumlah instansi terkait seperti Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Probolinggo, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Sukapura hingga para operator jeep wisata Bromo.
“Monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai tindak lanjut penerapan regulasi kewajiban pembayaran retribusi wisata secara daring sebelum wisatawan memasuki kawasan Gunung Bromo,” kata Heri Mulyadi di Probolinggo, Jumat (15/5/2026).
Melalui sistem tersebut, Heri Mulyadi melanjutkan bahwa wisatawan diwajibkan membeli tiket masuk secara daring melalui website resmi sebelum memasuki kawasan wisata.
Setiap kendaraan jeep yang membawa wisatawan juga wajib memiliki tiket sesuai jumlah penumpang yang ada.
Heri Mulyadi mengatakan penerapan tiket daring bertujuan menciptakan tata kelola pariwisata yang lebih tertib, modern, dan profesional.
Sistem digital tersebut tidak hanya mempermudah pelayanan wisatawan, tetapi juga mendukung administrasi pendataan pengunjung secara lebih akurat.
“Implementasi tiket menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan ketertiban administrasi, kepastian pelayanan, serta pendataan pengunjung wisata Gunung Bromo,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemeriksaan tiket di titik kontrol pertigaan Desa Wonotoro.
Wisatawan yang belum memiliki tiket akan diarahkan kembali menuju Desa Jetak untuk melakukan pembelian tiket secara daring.
Sementara wisatawan yang telah memiliki tiket dapat langsung menjalani proses pemindaian barcode sebelum diperbolehkan masuk ke kawasan wisata Bromo.
Heri Mulyadi menjelaskan sistem tersebut juga mendukung administrasi klaim asuransi wisata apabila sewaktu-aktu terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap pengunjung.
“Dengan sistem tiket online, data wisatawan dapat tercatat lebih baik sehingga memudahkan proses administrasi, termasuk klaim asuransi wisata,” tuturnya.
Selain memastikan kelancaran penerapan sistem tiket daring, kegiatan monev juga dilakukan untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan dan antrean di jalur menuju kawasan wisata Bromo.
Koordinasi dengan operator jeep wisata dan pelaku usaha pariwisata terus diperkuat agar penerapan sistem berjalan optimal.
“Kami terus melakukan sosialisasi kepada operator jeep dan seluruh pelaku wisata agar penerapan tiket online dapat berjalan lancar dan memberikan kenyamanan bagi wisatawan,” katanya.
Menurut Heri Mulyadi, penerapan sistem tiket online merupakan bagian dari transformasi pelayanan wisata di kawasan Gunung Bromo agar lebih aman, tertib, dan sesuai perkembangan teknologi.
“Harapannya implementasi tiket online ini dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan sekaligus mendukung pelayanan wisata yang lebih aman dan profesional di kawasan Gunung Bromo,” ujarnya.(wa/an)