Tulungagung, mediakorannusantara.com – Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati nonaktif Gatut Sunu Wibowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi momentum pembenahan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tulungagung, meskipun pada sisi lain memberikan efek trauma bagi aparatur sipil negara (ASN) di daerah itu.
“Sejak era reformasi, Kabupaten Tulungagung sudah beberapa kali mendapatkan cambukan dari KPK. Ini harus menjadi pembelajaran bagi kami,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin di Tulungagung, Jawa Timur, Senin, 20 April 2026.
Ahmad Baharudin mengatakan, peristiwa yang terjadi pada 2026 tersebut bukan kali pertama dialami Tulungagung, sehingga harus menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh jajaran pemerintah daerah.
Menurut Ahmad Baharudin, dampak psikologis pasca-OTT membuat pejabat dan ASN cenderung lebih berhati-hati dalam menjalankan program.
Di satu sisi, hal itu positif untuk mencegah praktik korupsi, namun di sisi lain dikhawatirkan dapat menghambat inovasi pembangunan.
“Kehati-hatian itu baik, tetapi jangan sampai membuat program tidak berjalan optimal,” ujarnya.
Untuk menjaga stabilitas pemerintahan, Pemkab Tulungagung berencana mengumpulkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk yang telah dimintai keterangan oleh KPK.
Langkah tersebut dilakukan guna menyatukan persepsi dan memastikan program pembangunan tetap berjalan sesuai rencana tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.
Selain itu, pihak pemerintah daerah juga akan melakukan klarifikasi internal terhadap sejumlah kepala OPD yang pernah dipanggil penyidik KPK sebagai bagian dari upaya penataan birokrasi.
Ahmad Baharudin menegaskan pemerintah daerah berkomitmen memperbaiki sistem agar praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak kembali terulang.
“Kami ingin memastikan pemerintahan berjalan normal, bersih, and kejadian seperti ini menjadi yang terakhir,” katanya.(wa/ar)