Jakarta, mediakorannusantara.com-Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyatakan bahwa usulan untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan gagasan yang layak dikaji secara mendalam.
Menurutnya, langkah ini berpotensi menjadi solusi untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia. Ia menegaskan bahwa mekanisme tersebut tetap berada dalam koridor konstitusi serta sejalan dengan prinsip sila keempat Pancasila yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat.
Meskipun menyadari bahwa pengalihan hak pilih langsung dari rakyat kembali ke DPRD mungkin akan memicu pro dan kontra di tengah masyarakat, Eddy menyoroti adanya degradasi dalam pelaksanaan pilkada langsung selama satu dekade terakhir.
Sebagai pimpinan partai politik, ia mengamati bahwa proses demokrasi langsung saat ini masih sarat dengan praktik politik uang, penguatan dinasti politik, hingga pemanfaatan politik identitas yang merugikan tatanan sosial.
Lebih lanjut, Eddy mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak negatif pilkada langsung terhadap pendidikan politik warga. Ia menilai masyarakat kini rentan disuguhi politik transaksional, seperti pemberian amplop atau sembako, demi memenangkan calon tertentu.
Oleh karena itu, opsi pengembalian mandat pemilihan kepada DPRD dipandang sebagai salah satu cara untuk menekan penyimpangan tersebut sekaligus menghasilkan pemimpin daerah yang lebih berkualitas.
Eddy juga menyebutkan bahwa aspirasi mengenai perubahan mekanisme pilkada ini sudah mulai dibicarakan oleh banyak anggota legislatif di parlemen.
Ia menekankan bahwa fokus utama dari diskursus ini adalah pembenahan sistem demi melahirkan kepemimpinan yang lebih baik. Bagi pihak-pihak yang meragukan konstitusionalitas usulan ini,
Eddy mempersilakan agar persoalan tersebut diuji melalui jalur resmi di Mahkamah Konstitusi.( wa/ar)