Jakarta,mediakorannusantara.com- Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mempercepat operasionalisasi sebanyak 2.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Papua. Target ambisius tersebut ditetapkan agar SPPG dapat melayani penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Papua pada 17 Agustus 2026.
Permintaan ini disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, sebelumnya melaporkan bahwa target operasional 2.500 SPPG di seluruh Papua secara teknis bisa terealisasi pada Maret 2026. Namun, Presiden Prabowo memahami betul tantangan kondisi geografi dan lapangan di wilayah otonomi Papua yang tidak mudah untuk dicapai, mengingat saat ini baru 179 SPPG yang telah beroperasi.
”Anda katakan Maret, tapi kita mengerti kondisi fisik tidak mudah. Jadi, bekerjalah dengan target itu. Tapi kita siap kalau ada kemunduran. Saya kira yang jelas kita berharap Agustus, kita berharap 17 Agustus 2026 untuk Papua semua 2.500 SPPG sudah berfungsi,” tegas Prabowo.
Program MBG ini merupakan program prioritas yang akan direalisasikan di seluruh provinsi Papua, menyasar anak usia dini, siswa SMA, dan ibu hamil.
Anggaran Fantastis Rp25 Triliun
Kepala BGN Dadan Hindayana juga melaporkan bahwa hingga 16 Desember 2025, sebanyak 179 SPPG telah beroperasi, dengan rincian:
- 65 SPPG di Papua
- 42 SPPG di Papua Barat
- 8 SPPG di Papua Selatan
- 30 SPPG di Papua Tengah
- 5 SPPG di Papua Pegunungan
- 28 SPPG di Papua Barat Daya
Untuk melengkapi hingga 2.500 SPPG yang ditargetkan menyasar 750.000 penerima manfaat, kebutuhan anggaran yang dialokasikan BGN diperkirakan mencapai Rp25 triliun. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan program MBG di Pulau Jawa karena adanya indeks kemahalan harga di Papua.
”Jadi kalau 750.000 (penerima manfaat) itu kalau di Jawa kan Rp7,5 triliun. Jadi untuk di Papua kemungkinan akan mencapai sekitar Rp25 triliun Pak. Uang Badan Gizi (Nasional) akan turun ke Papua. Harga kemahalan, indeks kemahalan, Pak,” jelas Dadan.
Pengarahan percepatan pembangunan Papua ini diikuti oleh 40 bupati/walikota, 6 gubernur, dan 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Presiden Prabowo memimpin pengarahan didampingi Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, antara lain Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto; Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Prabowo; Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; Menteri Keuangan, Purbaya Sadewa; Menteri Pertanian, Amran Sulaiman; Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia; Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo; dan Sekretaris Kabinet, Teddy Wijaya. ( wa/ar)