Surabaya (KN) – Tahun 2012 ini anggaran untuk pemeliharaan jalan Provinsi di Jatim meningkat dibanding tahun 2011 lalu. Jika anggaran dari APBD Jatim di 2011 sebesar Rp 95,9 miliar, di tahun 2012 ini anggaran yang dialokasikan lebih besar, yakni Rp 144 miliar. Dana itu digunakan untuk perbaikan struktur dan peningkatan kapasitas jalan Provinsi yang melintas di 38 daerah kabupaten/Kota.
Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan Dinas PU Bina Marga Jatim, I Made Sukartha saat dikonfirmasi, Selasa (24/1) mengatakan, besarnya anggaran tahun ini merupakan bukti dari komitmen dan keseriusan Gubernur Jatim Soekarwo dalam memperbaiki infrastruktur jalan di Jatim. “Gubernur telah menginstruksikan pada Dinas PU Bina Marga Jatim agar infrastuktur jalan terus diperbaiki guna menunjang perekonomian dan investasi di Jatim,” ujarnya.
Untuk pembagian dana dan pelaksanaannya dilakukan di 12 UPT se-Jatim. Tiap UPT rata-rata memperoleh Rp 10 miliar dan adapula yang lebih, menyesuaikan panjang jalan Provinsi yang ada di tiap UPT dan tingkat kerusakan jalan yang perlu dilakukan proses pemeliharaan.
Ia menuturkan, peningkatan total anggaran pemeliharaan jalan itu dikarenakan dana yang disiapkan untuk perbaiakan meningkat. Jika di 2011 per kilometer dianggarkan Rp 12-13 juta, kini per kilometer menjadi Rp 35 juta. “Peningkatan anggaran per kilometer naik hampir tiga kali lipat,” jelasnya.
Jika dihitung secara matematis, dengan peningkatan biaya pemeliharaan per kilometer, idealnya total dana pemeliharaan tahun ini juga meningkat tiga kali lipat pula. Namun, rupanya anggapan itu kurang tepat, karena panjang jalan Provinsi di Jatim ini juga mengalami penyusutan. Jika pada 2011 lalu jalan provinsi di Jatim terdapat 2.000,98 KM, kini panjang jalan telah menyusut menjadi 1.760,91 KM.
Kepastian jumlah jalan provinsi itu telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur No 188/104/KPTS/010/2011 tentang Ruas Jalan dan Status Jalan Provinsi. “Penyusutan itu terjadi, karena sekitar 240,07 KM jalan provinsi kini pengelolaannya telah diambil alih Pemkab/Pemkot se-Jatim menjadi jalan Kabupaten/Kota,” terang Made.
Dengan berkurangnya panjang jalan Provinsi, menurut Made, bukan berarti biaya pemeliharaan jalan bisa menurun. Ini karena selama ini anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan melalui APBD Jatim memang belum optimal dibanding jumlah kerusakan yang ada.
Walau panjang jalan menyusut, dengan peningkatan dana pemeliharaan per kilometer, tahun ini dana telah meningkat dari Rp 95,9 miliar menjadi Rp 144 miliar. “Kenaikan dana mencapai hampir Rp 50 miliar. Kenaikan ini cukup menggembirakan karena ini bentuk keseriusan dan perhatian Pak Gubernur dalam memperbaiki infrastruktur jalan,” ujarnya. (yok)
Foto : Ilustrasi pemeliharaan jalan Provinsi