KORAN NUSANTARA
indeks Nasional

WNI Asal Wakatobi Jadi Sandera Kelompok Bersenjata Abu Sayyaf Filipina

Kendari (MediaKoranNusantara.com) – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) memastikan adanya seorang nelayan asal Kabupaten Wakatobi bernama Hariadin yang disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina.

Kabid Humas Polda Sultra, AKBP Harry Goldenhardt mengatakan, penyanderaan terjadi sejak Desember 2018 lalu. Harry mengatakan, kepastian itu didapatkan setelah pihaknya mengecek kartu keluarga Hariadin. Nelayan itu diketahui lahir di Ambeua, Kecamatan Kaledupa pada 5 Agustus 1973. Hariadin bekerja sebagai petani. Hariadin beralamat di Dusun La Bantea, Desa Kalimas, Kacamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi.

Harry menjelaskan, Hariadin bersama keluarganya telah merantau dan bekerja di Malaysia sejak tahun 2012. Ia pun masih terdaftar sebagai warga Dusun La Bantea, sebagaimana tercantum dalam kartu keluarga (KK) miliknya yang dikeluarkan pada 16 Januari 2018.

“Dalam KK itu, Hariadin tercatat memiliki seorang istri dan tiga anak laki-laki,” ujar Harry, Kamis (21/2/2019).

Harry mengatakan, berdasarkan Informasi dari keluarganya di Kaledupa, pada Kamis (6/8/2018), Hariadin bersama Heri alias Eri, disandera oleh kelompok bersenjata di perairan Sandakan, Malaysia. Pihak Maritim Malaysia mendapat informasi kejadian penangkapan tersebut dan langsung melakukan pencarian. Namun, yang ditemukan hanya kapal yang digunakan Hariadin sudah tanpa awak.

Pada Sabtu (8/8/2018) pagi, Hariadin menghubungi istrinya melalui sambungan telepon dan mengabarkan bahwa mereka telah disandera oleh kelompok bersenjata.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi mengaku baru mengetahui adanya warga Wakatobi yang disandera oleh kelompok bersenjata di Filipina.

“Saya belum tahu, justru saya baru tahu dari kalian ini,” kata Ali Mazi.

Ali mengatakan, pihaknya akan berupaya membebaskan warganya. Tetapi karena kejadian ini sudah antar negara dan merupakan kewenangan pemerintah pusat, maka dia akan segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.

“Kita coba lakukan langkah-langkah dulu, karena kan sudah pernah terjadi juga beberapa tahun lalu. Pemerintah juga bertangung jawab. Insya Allah pemerintah akan membantu dan melindungi masyarakatnya,” ujarnya.(kcm/ziz)

Related posts

KPK-Bawaslu Satukan Visi Pengawasan Politik Uang dan Rekam Jejak Peserta Pemilu

redaksi

Kemnaker Siap Berkolaborasi dengan Talenta Muda Majukan Sektor Ketenagakerjaan

Usai Pam Natal, Prajurit Kodim Tipe A 0830/Surabaya Utara Dites Urine

kornus