Jakarta (KN) – Wakil Menteri PAN dan RB Eko Prasojo memaparkan bahwa Reformasi birokrasi harus didukung oleh tiga hal yaitu political commitment, kejelasan agenda reformasi birokrasi dan yang ketiga adalah mesin reformasi secara nasional maupun di masing-masing K/L dan Pemda.Dari ketiga hal itu, komitmen politik dan sumber daya manusia sebagai mesin penggerak reformasi birokrasi dinilai masih mengkhawatirkan. “Terutama kalau kita bicara pada level kementerian dan pemerintah daerah,” ujarnya pada penutupan Bureaucracy Reform Exhibition, Conference and Stakeholder Meeting 2012, di Jakarta, Rabu (29/8/2012).
Pasalnya, lanjut Eko Prasojo, dari pengalaman yang telah terjadi, reformasi birokrasi di daerah sangat ditentukan oleh komitmen dari Kepala Daerah merupakan sangat penting dalam reformasi birokrasi.
Diakuinya, agenda reformasi birokrasi sangat ambisius, dan merupakan momentum kita dalam dua tahun ini. “Kalau kita gagal dalam dua tahun ini, akan sulit sekali mencari momentum berikutnya, karena trust public akan hilang,” tambahnya.
Dalam percepatan reformasi birokrasi, terdapat 10 agenda reformasi sebagai pengungkit perubahan. Kesepuluh agenda itu adalah : (1) assesmen kelembagaan kementerian/lembaga; (2) system rekruitmen PNS (nasional) berbasis teknologi informasi, yakni dengan CAT system; (3) sistem promosi terbuka untuk 6.400 pejabat eselon I dan II melalui assessment centre; (4) sistem monitoring pelayanan publik; (5) sistem penanganan pengaduan masyarakat secara nasional; (6) sistem manajemen sumberdaya pemerintah; (7) reformasi internal Kementerian PAN dan RB; (8) kampanye publik untuk reformasi birokrasi; (9) penilaian kompetensi PNS secara nasional; (10) integrasi sistem kompetensi SDM berbasis elektronik. (red)
Foto : Wakil Menteri PAN dan RB Eko Prasojo