Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menekankan pentingnya integrasi big data yang ada di Jatim untuk perbaikan pelayanan publik bagi masyarakat. Apalagi, lewat perkembangan teknologi informasi terkini sangat memungkinkan konektivitas, integrasi dan pemrosesan data yang lebih baik.“Berdasar pada keinginan untuk mencapai perbaikan dan pelayanan publik dari kebijakan yang berbasis data, maka integrasi big data merupakan salah satu prioritas program Pemprov Jatim,” ungkap Emil sapaan akrab Wagub Jatim saat memimpin Focus Group Discussion/FGD “Pemanfaatan Big Data untuk pengembangan Pelayanan Informasi Super Koridor (Permaisuri) di Gedung Rektorat ITS, Sukolilo, Surabaya, Jumat (22/3/2019).
Menurutnya, Pemprov Jatim masih akan merumuskan dan mencari metode terbaik untuk mengorganisir berbagai data yang terpencar di semua OPD. Dicontohkan, pada data di balai latihan kerja selama ini hanya ditumpuk berupa file, dan saat dicari data tersebut belum bisa dianalisa. “Tahapan yang terpenting dalam integrasi big data ini yaitu organisasi data dan manajemen data,” imbuh Wagub Emil.
Wagub Emil menambahkan, pihaknya menginginkan big data tersebut bisa tersinergikan hingga membentuk sebuah database yang tersinkronkan. Selain itu, teknologi deteksi sensor lewat e-KTP juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan.
“Bisa kita bayangkan jika ada proses akuisisi e-KTP, sehingga setiap orang cukup menempelkan e-KTP nya saat checkin ataupun checkout,” terangnya sembari menambahkan dengan demikian data akan terecord secara real time pada server yang telah disediakan.
Selain akuisisi data, Wagub Emil berharap data yang diintegrasikan juga bisa berbasis spasial. Menurutnya, lewat spasial maka data tersebut lebih relevan untuk dilakukan geotagging dan berbasis domisili based. “Begitu kita punya data spasial maka akan mudah melakukan data analisis,” ujarnya.
Wagub Emil berharap, proses akuisisi big data bisa mengakuisisi semua data yang ada di 60 OPD. Akan tetapi, pengerjaannya dilakukan secara bertahap dan prioritasnya pada OPD yang memberi dampak luas pada masyarakat. Dicontohkan, data-data pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) harus bisa memberi informasi indikasi pencemaran di seluruh Jatim.
“Saya harapkan usai FGD ini, semua unit terkait bisa lebih menajamkan program dan mengerucut pada rencana action plan dalam pengintegrasian big data di Jatim,” pungkas Wagub Emil yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Bupati Trenggalek.
Sementara itu, Dekan FTIK-ITS Agus Zainal Arifin menyampaikan, tujuan dari diskusi ini yaitu membangun dari berbagai sumber daya yang ada tentang pengintegrasian big data. Selain itu, juga untuk menggali platform data yang dibutuhkan untuk pengaplikasian Pelayanan Informasi Super Koridor (Permaisuri) yang digagas oleh Pemprov Jatim. (KN04)