Surabaya (KN) – Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jawa Timur, berharap UMK Jatim 2015 mengalami kenaikan. Namun kenaikan tersebut juga diharapkan tidak mengganggu iklim usaha. “Tiap tahun upah memang harus naik, tapi terukur dan memudahkan iklim investasi,” ujar Kepala Disnakertransduk Jatim Edy Purwinarto, Senin (6/10/2014).
Ia mengatakan, untuk memudahkan iklim investasi, pihaknya akan merumuskan proses penyusunan besaran UMK. Rumusan tersebut bisa dijadikan acuan penetapan UMK pada tahun-tahun berikutnya. “Kalau besaran UMK-nya terukur, kan iklim investasinya tidak terganggu,” tuturnya.
Dia menjelaskan, penyusunan UMK sebenarnya sudah ada patokannya yakni sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 13 Tahun 2012 tentang 60 komponen standar hidup layak (KHL). Namun, di Jawa Timur, acuan tersebut dimodifikasi dengan keluarnya Surat Edaran Gubernur Jatim Nomor 560/20059/031/2014.
Surat Edaran Gubernur Jatim tersebut isinya tentang perubahan terhadap tiga poin survei, yakni Sewa kos dirubah menjadi Kontrak rumah sederhana. Harga listrik yang awalnya Rp 28 ribu dipatok menjadi Rp 120 ribu. Sedangkan pada transportasi yang sebelumnya tidak jelas disebutkan, kini dihitung mulai dari rumah buruh ke pabrik dihitung PP (pergi-pulang).
Selain itu, gubernur juga meminta penetapan UMK adalah KHL ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Besaran inflasi, kata Edy, memperhitungkan asumsi perhitungan RAPBN. Sedangkan pertumbuhan ekonomi secara maksimal adalah tingkat kabupaten/kota. “Memang besaran UMK biasanya tetap tidak bisa diprediksi. Padahal dunia usaha itu kan butuh kepastian,” tandasnya.
Dari informasi yang dihimpun, usulan UMK diharapkan masuk ke Dewan Pengupahan Provinsi pada 14 Oktober. Sedangkan penetapan UMK tersebut diperkirakan maksimal pada 21 November 2014. (rif)