Jakarta (MediaKoranNusantara.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) sebagai komandan penanganan dampak gempa di Sulawesi Tengah.
“Pagi ini saya sampaikan, agar penanganan korban gempa dan tsunami di Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong semakin baik, dikoordinasi oleh Pak Menkopolhukam (Wiranto) dan juga dikomandani langsung oleh Pak Wakil Presiden,” ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (2/10/2018).
Jokowi meminta JK dan Menkopolhukam segera menetapkan langkah-langkah secara rinci terkait bagaimana menangani korban bencana di Sulteng. Mulai dari proses evakuasi yang hingga saat ini belum rampung, perawatan medis bagi korban terluka, penanganan pengungsi dewasa dan anak-anak hingga persiapan rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak.
Selain itu, Presiden juga meminta agar Wapres dan Menkopolhukam juga mengkoordinasikan bantuan dari luar negeri. Bantuan itu diharapkan terkoordinasi dan tepat sasaran.
“Bantuan luar negeri yang kita terima disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,” ujar Jokowi.
Empat menteri koordinator hadir dalam rapat, antara lain Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Demikian pula sejumlah menteri teknis, antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Sanjoyo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Jumolo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Jokowi juga menginstruksikan empat hal terkait penanganan dampak bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah. Pertama, mengenai proses evakuasi korban yang hingga saat ini masih terjebak di reruntuhan bangunan.
“Saya minta Kepala Basarnas dibantu TNI dan Polri menambah personelnya, sehingga bisa lebih banyak ke wilayah yang terdampak. Masuk ke Donggala, ke Sigi, ke Parigi Moutong,” ujar Presiden.
Jokowi juga meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membantu mobilisasi alat berat ke daerah-daerah itu agar proses evakuasi berjalan cepat. Baik alat berat milik pemerintah, maupun pinjaman dari swasta.
Kedua, Jokowi mendapatkan laporan dari masyarakat korban bencana akan kekurangan tenda besar. Oleh sebab itu, ia memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga mengirimkan tenda berukuran besar agar dapat digunakan masyarakat korban bencana. Baik untuk tempat tinggal sementara, dapur umum, sekolah darurat atau ruang perawatan sementara. Secara khusus, Jokowi meminta Menteri Kesehatan agar memperbanyak jumlah rumah sakit di lapangan.
“Karena saya lihat tidak memungkinkan korban dirawat di dalam rumah sakit. Tentu saja juga pastikan ketersediaan obat-obatan dan tenaga medis agar semua betul-betul ada. Termasuk kapal rumah sakit TNI segera didorong ke sana,” ujar Jokowi.
Ketiga, Jokowi meminta kementerian terkait untuk memastikan tidak ada posko pengungsian yang kekurangan bahan makanan dan perlengkapan perempuan serta bayi. Jokowi memerintahkan TNI/Polri untuk mengawal distribusi bantuan agar betul-betul sampai ke tangan pengungsi.
Terakhir, mengenai perbaikan infrastruktur. Jokowi meminta kementerian terkait memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Mulai dari jalan, jembatan, gardu listrik, bandar udara hingga pelabuhan laut. Jokowi menekankan, kesiapan infrastruktur adalah kunci kelancaran distribusi bantuan kepada masyarakat korban bencana.
Semenjak gempa bumi bermagnitudo 7,4 mengguncang Kota Palu dan Kabupaten Donggala dan disusul tsunami setinggi 3 meter, korban jiwa dan kerusakan terus bertambah. Hingga Selasa (2/10/2018), tercatat 925 orang meninggal dunia, 99 orang hilang, serta 799 terluka. Selain itu, ada 59.450 jiwa pengungsi yang tersebar di 109 titik di kota Palu. Sementara jumlah pengungsi di Kabupaten Donggala, datanya belum dapat disampaikan.(kcm/ziz)