Jakarta (MediaKoranNusantara.com) – Mendekati akhir masa jabatan Jokowi-JK, kepercayaan publik atas kinerja pemerintah malah anjlok. Hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas pada 24 September-5 Oktober 2018 membuktikan, apresiasi publik atas kinerja pemerintahan Jokowi-JK kini hanya 65,3 persen. Padahal pada Oktober 2017 berada di angka 70,8 persen. Bahkan pada April 2018 meroket hingga 72,2 persen.
Anjloknya kepercayaan publik ini dipengaruhi oleh lemahnya kebijakan hukum dan kesejahteraan sosial. Selain itu juga diperparah dengan masuknya tahun politik. Sejumlah peristiwa politik menunjukkan, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah dan narasi yang muncul di seputarnya menjadi faktor penting dalam kontestasi seperti pemilu.
Sementara itu, pemerintah yang dipimpin Jokowi menerima kritik yang disampaikan berbagai pihak. Kendati demikian, pemerintah tetap meyakini bahwa masyarakat cukup puas dan menilai baik pemerintahan yang sudah berjalan.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemerintah menyadari akan ada kritik yang disampaikan pihak-pihak oposisi sebab saat ini sudah masuk masa kampanye. Pemerintah sendiri siap dan menerima kritik.
“Bagi pemerintah, kritik adalah obat kuat. Kami sama sekali tidak alergi atau menafikan (kritik). Pemerintahan siapa pun perlu dikritik,” tuturnya.
Kendati demikian, Pramono meyakini masyarakat cukup puas dengan apa yang dilakukan pemerintah. Temuan survei Litbang Kompas pun dinilainya tak berbeda jauh dengan survei-survei lembaga lainnya. Di masa pendewasaan demokrasi, lanjut Pramono, diakui akan ada pemilih mengambang terutama di wilayah perkotaan yang berkisar 10-11 persen pemilih. Hal ini dinilai wajar dalam demokrasi. Pemerintah pun siap untuk merebut simpati publik.
“Kami di pemerintahan meyakini itu bisa dilakukan. Jadi sekali lagi, kritik dan survei menjadi referensi pemerintah,” tuturnya.
Di sisi lain, Prabowo Subianto, capres saingan Joko Widodo pada akhir pekan lalu di Denpasar, menyebut sejak kemerdekaan 1945 sampai saat ini 99 persen masyarakat Indonesia masih hidup apa adanya atau pas-pasan. Adapun kekayaan hanya dikuasai segelintir warga saja. Prabowo mengklaim angka ini berasal dari Bank Dunia dan lembaga internasional lainnya. Pramono malah menjawabnya dengan sindiran.
“Ya, satu persennya pasti (termasuk) Pak Prabowo-lah ya,” ujarnya.(kcm/ziz)