Surabaya (KN) – Kritikan tajam diberikan ejumlah Anggota Komisi D DPRD Surabaya menyoroti lemahnya kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Surabaya, terkait minimnya serapan anggaran untuk program sarana dan prasana (Sarpras) 2014.Anggota Komisi D Budi Leksono mengatakan, anggaran Sarpras di Dispora Surabaya untuk tahun 2014 mencapai Rp 9 miliar lebih. Namun hingga memasuki bulan Nopember ini ternyata serapannya baru mencapai Rp 1 miliar.
“Yang membuat saya heran kenapa hingga Nopember ini serapannya hanya sebesar itu,” kata Budi Leksono, Rabu (5/11/2014) dengan nada kecewa.
Menurut Budi, sebagai orang yang turut berkecimpung dalam dunia olahraga di surabaya, dia tahu betul banyak cabang olahraga (cabor) yang membutuhkan kucuran dana dari Dispora. Sayangnya, masalah tersebut seperti kurang mendapat perhatian dari pemerintah kota.
“Banyak cabor yang sebenarnya membutuhkan uluran tangan dari Dispora. Sebut saja cabor catur,” terang pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Persatuan Catur Indonesia (Percasi) Cabang Surabaya ini.
Politisi dari PDI-P ini mengungkapkan, selama ini pihaknya mengeluarkan anggaran pribadi untuk memenuhi kebutuhan sejumlah peralatan di Percasi. Mulai dari papan catur, jam catur maupun keperluan alat lainnya.
“Untuk papan catur kita membeli sendiri sekitar 19 papan catur. Kita juga beli 2 jam catur. Dari pada dana yang ada nganggur tidak terpakai, kan lebih baik dicairkan untuk sejumlah Cabor yang membutuhkan,” imbaunya.
Selain peralatan olahraga, ia juga menyoroti kerap telatnya bonus bagi atlet berprestasi yang telah mengharumkan nama Kota Surabaya. Menurutnya, dia kerap mendengar keluhan tersebut dari sejumlah atlet.
“Kalau bonus dan hadiah bagi atlet berprestasi saja telat diberikan, bagaimana mereka dapat meningkatkan prestsasi mereka menjadi lebih baik. Ini juga PR bagi Dispora. Saran saya anggaran yang ada itu dimanfaatkan semaksimal mungkin,” tandasnya.
Sementara mantan Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono menilai minimnya serapan anggaran di Dispora disebabkan kualitas kinerja Kepala Dinas yang tidak faham soal masalah olahraga. Menurut dia, dengan dana yang sudah tersedia, semestinya Dispora tinggal membuat program yang baik saja.
“Bagaimana bisa bagus jika Kepala Dinasnya diambilkan dari Mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). Jelas itu tidak nyambung. Ini harus menjadi perhatian walikota agar tidak asal dalam melakukan mutasi kepala dinas,” cetusnya.
Terpisah, Kepala Dispora Surabaya Hidayat Syah mengakui jika serapan anggaran untuk program Sarpras masih minim. Menurutnya, hal itu akan menjadi evaluasi bersama bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ia pimpin.
Sedangkan soal anggaran yang sudah terserap, Hidayat Syah mengaku anggaran itu digunakan untuk renovasi lapangan Hoki di Jl Dharmawangsa. “untuk waktu tersisa, kita akan coba tingkatkan serapan yang ada,” pungkas Hidayat Syah.
Sementara pelaksanaan proyek renovasi lapangan Hoky di Jl Darmahusasa itu kini kondosinya masih amburadul. Pasalnya, kontraktor pelaksana pemenang lelang tampaknya tidak serius dalam mengerjakan proyek bernilai miliaran rupiah itu. (anto)