Surabaya (KN) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memprioritaskan peningkatan kesejahteraan rakyat Jawa Timur (Jatim) melalui perluasan dan penguatan UMKMK, pasar dalam negeri, serta perbaikan infrastruktur untuk dibahas dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2013 di Musyarawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).Gubernur Jatim Soekarwo menjelaskan, target RKPD Jatim 2013 dalam meningkatkan kesejahteraan secara kuantitatif telah mempertimbangkan asumsi makro ekonomi, perkembangan kinerja ekonomi secara empiris, kinerja investasi, daya beli masyarakat serta kinerja perdagangan.
“Oleh karena itu target kinerja utama tahun 2013 menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 3,5 hingga 4,0 persen, penurunan angka kemiskinan 11 hingga 12 persen, peningkatan pertumbuhan ekonomi 7,5 hingga 7,7 persen, dan peningkatan indeks disparitas Wilayah yang mencapai 112,0 serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia 73,0 hingga 73,1 persen,”jelas Gubernur Jatim Soekarwo pada Forum Musrenbang, di Grand City Surabaya, Senin (16/4).
Gubernur Soekarwo menambahkan, mengacu RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014 terutama pada 9 (sembilan) agenda pembangunan Jawa Timur dan memperhatikan target kinerja Tahun 2013, maka Prioritas RKPD Tahun 2013 diantaranya adalah peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan.
“Kebijakan yang diarahkan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu ini dilakukan untuk semua, tanpa diskriminasi, terutama masyarakat miskin. Selain itu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta efisiensi, efektivitas, dan relevansi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, maupun global,” terang Gubernur.
Selain itu, target kinerja juga diarahkan untuk peningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan kebijakan yang diarahkan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah dan memadai terutama bagi masyarakat miskin. Selain itu pemprov Jatim juga akan meningkatkan produktivitas masyarakat dengan meningkatkan jumlah, jaringan, dan kualitas pusat kesehatan masyarakat diantaranya mengembangkan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana serta tenaga kesehatan, mewujudkan lingkungan perumahan yang sehat dan sanitasi yang layak, dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih.
Sementara itu pada pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur kebijakan diarahkan untuk meningkatkan dan mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak, terutama infrastruktur pertanian dan pedesaan, serta infrastruktur ekonomi strategis.
Kedua, meningkatkan perluasan kapasitas infrastruktur, terutama di daerah pedesaan, dan daerah tertinggal, serta infrastruktur yang melayani masyarakat miskin, dan infrastruktur yang menghubungkan dan/atau melayani antar-daerah. Ketiga, meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber energi terbarukan. Dan keempat, mengembangkan konversi energi dari minyak tanah ke gas elpiji secara lebih efektif dan tepat.
Sedangkan untuk percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan peningkatan pelayanan publik kebijakan diantaranya diarahkan untuk mempercepat perwujudan perubahan pola berpikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat, dan mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Musrenbang Pemprov Jatim ini juga dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional ,Kepala Bappenas, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf , Ketua DPRD Jatim , Walikota dan Bupati se-Jawa Timur, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) berbagai perguruan tinggi di Surabaya, tokoh masyarakat Jatim dan LSM. (yok)