KORAN NUSANTARA
Headline indeks Surabaya

Risma Minta OPD dan Masyarakat Surabaya Bergerak Bersama Cegah Stunting

Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menunjukkan komitmennya dalam pencegahan anak kerdil (Stunting). Upaya itu ditunjukkan melalui penyelenggaraan kegiatan komitmen bersama percepatan pencegahan anak kerdil di Gedung Balai Pemuda, Rabu (18/12/2019).Di awal acara, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Surabaya, bersama instansi dan organisasi lainnya, diantaranya Kementerian Agama, Persi Provinsi Jawa Timur dan Surabaya, BPOM, IDI kota Surabaya, Ikatan Bidan Indonesia kota Surabaya, Persagi Kota Surabaya, dan Forum Kota Sehat TPPKK Kota Surabaya. Mereka melakukan penandatanganan komitmen bersama untuk percepatan pencegahan anak kerdil (Stunting).

Pelaksanaan komitmen dan percepatan pencegahan stunting dihadiri sekitar 1.200 peserta, meliputi Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) Pusat dan Jatim, Perwakilan Perguruan Tinggi, Pimpinan rumah sakit, 900 kader, undangan, kepala puskesmas, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Paguyuban Pos PAUD terpadu, serta perwakilan Dampingan Program 1.000 HPK.

Dalam sambutannya, Walikota Surabaya Tri Rismaharini meminta kepada para undangan yang hadir agar bekerja keras mencegah anak stunting. Menurutnya, pencegahan stunting ini penting dilakukan karena mempengaruhi kecerdasan anak.

“Biasanya, kalau gizinya kurang, kecerdasannya juga kurang. Bagaimana mungkin kita bisa bersaing kalau kecerdasan kurang,” ujar Risma, sapaan lekat Walikota Surabaya perempuan ini.

Risma menambahkan, dampak anak stunting, tak hanya mempengaruhi kecerdasan anak, kepercayaan dirinya juga kurang. Untuk itu, ia meminta semua organisasi pemerintah daerah, kader dan masyarakat harus bergerak bersama. “Kalau ada warganya yang hamil dipantau, dan saya harap puskesmas jemput bola, untuk mengawasi terus. Diingatkan untuk rutin periksa,” terangnya.

Presiden UCLG Aspac ini juga mengingatkan para lurah agar memperhatikan permakanan, terutama untuk warga kurang mampu. Bagi ibu hamil, ia meminta untuk mendapatkan permakanan tambahan dari puskesmas.

“Sebetulnya (pemberian makanan) kita sudah lakukan untuk Ibu hamil dan warga miskin,” tandasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rahmanita mengungkapkan, bahwa jumlah anak di Kota Surabaya dalam kondisi stunting di tahun 2019 sekitar 15 ribu. Jumlah tersebut menurun, dibanding tahun 2018 yang mencapai 16 ribu anak.

“Penyebabnya itu kekurangan gizi kronis, kemudian disertai penyakit lainnya. Pada saat masih bayi, bila ukuran kurang dari 47 centimeter, kita harus curiga, dan segera didampaingi agar tidak menjadi stunting,” katanya.

Febria mengatakan, untuk mencegah anak stunting dimulai di masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pasalnya, masa tersebut merupakan masa kritis, dimana anak balita membutuhkan gizi dan perilaku hidup sehat lingkungan sekitar. Namun, sebelumnya bagi calon pengantin mendapatkan pendampingan dari puskesmas, hinggga mendapatkan sertifikat layak nikah.

“Tetapi terkadang untuk mendampingi ibu hamil, kadang dari suami menolak. Namun, kita terus berusaha,” lanjutnya.

Sejak tahun 2016, sekitar 60 persen ibu hamil mendapatkan pendampingan. Anak-anak yang lolos pendampingan mendapatkan sertifikasi lolos 1.000 HPK. Bagi anak balita yang diindikasi stunting, pemerintah kota berupaya menggenjot pemberian vitamin, seperti Minyak Ikan untuk menunjang gizinya. (KN01)

Related posts

Terkait Pemberlakuan PPKM Mikro Mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021, Pemprov Belum Koordiinasi dengan DPRD Jatim

kornus

Diropsla Bakamla RI/IDNCG Tinjau Kapal Hasil Tangkapan

kornus

Setiap Puskesmas Minimal Harus Punya Dua Tenaga Ahli

kornus