KORAN NUSANTARA
Headline Nasional

Presiden : Perbaiki, Defisit BPJS Kesehatan karena Salah Pengelolaan

 

Lampung,mediakorannusantara.com – Presiden menegaskan defisit BPJS Kesehatan terjadi karena salah pengelolaan. Masalah terjadi pada peserta mandiri yang tidak membayar iuran BPJS Kesehatan
Untuk mengurangi defisit anggaran di institusi tersebut Presiden minta tata kelola BPJS Kesehatan harus diperbaiki “Sekali lagi, tata kelola manajemen yang ada di BPJS memang harus diperbaiki,” kata Presiden usai meninjau penggunaan BPJS Kesehatan di RS Abdul Moeloek, Bandar Lampung, Jumat.15/11
Menurut Presiden pendisiplinan pembayaran iuran perlu diintensifkan untuk membantu mengurangi defisit anggaran BPJS Kesehatan. Jokowi mengatakan dirinya memeriksa ke lapangan para pengguna BPJS Kesehatan yang sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI), maupun penggunaan BPJSK mandiri.
Sebelumnya menurut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, penyebab defisit BPJSK karena Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) berjumlah 32 juta jiwa.Menurutnya hanya sekitar 50 persen dari PBPU yang taat membayarkan iuran.
Sementara, saat ini sebanyak 96,6 juta penduduk miskin dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat melalui APBN yang disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI).Sedangkan, sebanyak 37,3 juta jiwa lainnya iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah melalui APBD.
Setiap tahun program JKN mengalami defisit sebesar Rp1,9 triliun tahun 2014, kemudian Rp9,4 triliun (2015), Rp6,7 triliun (2016), Rp13,8 triliun (2017), dan Rp19,4 triliun (2018).
Untuk mengatasi defisit JKN itu, pemerintah telah memberikan bantuan dalam bentuk Penanaman Modal Negara (PMN) sebesar Rp5 triliun (2015) dan Rp6,8 triliun (2016) serta bantuan dalam bentuk bantuan belanja APBN sebesar Rp3,6 triliun (2017) dan Rp10,3 triliun (2018).
Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti, tanpa dilakukan kenaikan iuran, defisit JKN akan terus meningkat, yang diperkirakan akan mencapai Rp32 triliun pada tahun 2019, dan meningkat menjadi Rp44 triliun pada 2020 dan Rp56 triliun pada 2021. (an/wan)

Related posts

Sekdaprov Jatim: Publikasi Data Covid-19 Jatim Valid Dan Alurnya Sudah Sesuai SOP Kemenkes

kornus

Gubernur Soekarwo Lantik 785 Kepala SMA/SMK Se-Jawa Timur

kornus

DPP PDI-P Minta DPC Usulkan Dua Nama Calon Ketua DPRD Surabaya

kornus