– “Saya akan mengeluarkan instruksi khusus utamanya kepada penegak hukum yang berada di bawah kepemimpinan dan koordinasi saya karena banyak simpul yang di luar wewenang dan tanggung jawab saya meski sebagai kepala negara saya ingin semua berkolaborasi demi keberhasilan pemberantasan korupsi di negeri ini, Dalam rapat kabinet ini saya akan minta nanti para pejabat terkait untuk melaporkan dan menjelaskan semua langkah penegakan hukum yang sedang dilaksanakan, apa yang telah dicapai, apa yang belum dicapai, masalah dan hambatan apa yang dihadapi, serta bagaimana mengatasi masalah itu.” ujar presiden SBY saat membuka rapat, di kantor kepresidenan. (17/01/2011).
Dalam pandangan Presiden, hingga saat ini masyarakat belum mendapatkan penjelasan yang cukup tentang penanganan kasus Gayus Tambunan oleh penegak hukum. Penjelasan kepada publik, menurut presiden seharusnya dilakukan secara efektif sehingga masyarakat dapat mengikuti langkah-langkah yang dilakukan penegak hukum.
Presiden menegaskan, perkara Gayus Tambunan harus diberikan perhatian khusus dan penanganan yang sangat serius karena berbagai pelanggaran hukum terjadi dalam kasus tersebut mulai dari kejahatan peradilan, mafia perpajakan, hingga kejahatan di bidang imigrasi.
Presiden juga menyatakan tahu batasan antara menghormati proses penegakan hukum dan kapan harus turun untuk menangani secara langsung demi tujuan yang baik.
Dalam perkara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah, Presiden Yudhoyono membentuk tim delapan guna mengusut tuntas perkara tersebut, dan menyerahkan penuntasan kasus itu kepada Jaksa Agung dan Kapolri.
Kejaksaan Agung akhirnya mengeluarkan deponeering atas kasus Bibit-Chandra setelah penghentian kasus tersebut mengalami polemik cukup panjang di pengadilan. (red)
previous post