Surabayab (KN) – Penyebaran penempatan dokter spesialis di Indonesia terutama di Jawa Timur saat ini belum sepenuhnya merata, khususnya di daerah terpencil maupun di puskesmas. Karena itu, Pemprov Jatim berharap agar Komisi IX DPR RI untuk mendesak agar pemerintah segera mengeluarkan peraturan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Penempatan Dokter Spesialis di daerah yang saat ini kekurangan.Wakil Gubernur Jawa Timur, H Saifullah Yusuf saat menerima kunjungan kerja anggota komisi IX DPR RI di Ruang Kertanegara Pemprov Jatim, Senin (11/5/2015) mengatakan, tidak meratanya penyebaran dokter spesialis membuat pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi tidak merata, sehingga sangat menyulitkan langkah Pemprov menjalankan strategi promotif dan preventif untuk mengurangi beban rumah sakit penerima pasien rujukan seperti RSU dr Soetomo. Saat ini ada 51 persen dokter spesialis berdomisili di kota besar Jatim yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Malang. “Ini tidak bagus untuk pemerataan layanan kesehatan,” ujarnya.
Pihaknya tidak berwenang membuat regulasi pemerataan penempatan dokter spesialis di Jawa Timur, kewenangan tersebut ada ditangan Menteri Kesehatan RI. Pihaknya hanya berharap kepada Komisi IX DPR agar mendesak kepada Menteri Kesehatan RI dapat segera mengeluarkan sebuah regulasi baru tentang penempatan dokter spesialis ini.
“Ini bukan hanya persoalan Jawa Timur, tapi persoalan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, regulasi yang tegas sangat kami harapkan agar layanan kesehatan dapat dinikmati secara merata,” ujarnya.
Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka menyatakan akan menampung dan memperjuangkan masalah kekurangan dokter spesialis di daerah terpencil. Namun pihaknya juga meminta kepada pemerintah daerah yang saat ini kekurangan dokter spesialis untuk segera melakukan pendataan terlebih dahulu.
Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada Jawa Timur yang selalu meningkatkan pelayanan.kesehatan. “Jawa Timur terbukti mencoba meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan menambah satu pasien satu bidan. Ini berarti ada prespektif memperbaiki pelayanan kesehatan di tingkat bawah,” ujarnya.
Rieke menambahkan, apa yang dilakukan oleh Jatim semoga bisa menggambarkan paradigma pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Namun, beberapa masih harus dibenahi seperti halnya terkait rujukan. Ia berharap agar mekanismenya diperbaiki yaitu dengan menyiapkan banyak dokter di tiap Puskesmas. (yo)