Trenggalek, mediakorannusantara.com- – Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, mulai Senin, menghentikan dan menutup operasional checkpoint untuk pemeriksaan warga dan pengendara di perbatasan dalam mengantisipasi penularan wabah COVID-19 ke daerah tersebut.
Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin melalui aplikasi zoom dan disiarkan via media sosial, Senin, 14/9mengatakan strategi penanganan COVID-19 di daerahnya telah bergeser dari sebelumnya menekankan pembatasan wilayah menjadi disiplin wilayah.
“Meskipun dibuka bukan berarti Pemerintah Kabupaten Trenggalek akan melonggarkan penanganan pandemi COVID-19 ini, melainkan fokus bergeser kepada disiplin wilayah,” katanya dalam siaran pers terbuka tersebut.
Ia menyatakan saat ini rasio penularan corona di Trenggalek telah jauh menurun. Trenggalek saat ini berstatus zona kuning yang artinya angka sebaran semakin kecil.
Kasus positif yang terkonfirmasi saat ini sisa 11 orang dan semuanya menjalani isolasi tanpa satupun dirawat.
“Langkah penanganan dari pembatasan wilayah digeser menjadi disiplin wilayah sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2020,” katanya.
Bagi yang tidak mematuhi akan dilakukan penegakan hukum berupa sanksi denda sesuai dengan peraturan yang ada.
Bupati Trenggalek Moch Nur Arifin (tengah) dan Kapolres Trenggalek AKBP Jean Calvijn Simanjuntak (kiri) beserta jajaran memeriksa titik penutupan akses jalan sirip menuju Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Senin (30/3/2020).Dokumentasi ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko
Kapolres Trenggalek AKBP Doni Satria Sembiring menambahkan operasi gabungan dengan melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan dan tim kesehatan resmi digelar mulai Senin (14/9).
“Dengan upaya penegakan disiplin ini, diharapkan ada kesadaran masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan,” katanya.
Ia juga mengimbau kepada Satgas Desa dan Satgas Kelurahan untuk tidak mengendurkan pengawasan, karena kegiatan pengawasan akan lebih bagus jika difokuskan di tingkat desa.
“Silakan lakukan imbauan. Namun bila masih membandel bisa berkoordinasi dengan satgas kabupaten untuk memberlakukan sanksi,” kata Doni Satria.(wan/an)