Jakarta (MediaKoranNusantara.com) – Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK), Yudi Purnomo mengatakan, pegawai KPK akan menggelar aksi simbolis menolak calon pimpinan yang terindikasi bermasalah dan upaya revisi Undang-Undang tentang KPK.
“Hari ini Jumat jam 2 siang secara simbolik pegawai KPK akan membuat rantai manusia sebagai tanda bahwa KPK tidak boleh dimasuki oleh calon pimpinan yang tidak berintegritas dan menolak revisi UU KPK,” kata Yudi dalam keterangan tertulis, Jumat (6/9/2019).
Yudi menyampaikan, sesuai pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo kemarin, ada 9 persoalan dalam revisi UU KPK yang berisiko melumpuhkan kinerja lembaga antirasuah itu. Persoalan itu yakni independensi KPK terancam, penyadapan dipersulit dan dibatasi, pembentukan dewan pengawas, sumber penyelidik dan penyidik dibatasi, dan penuntutan perkara yang harus dikoordinasikan dengan Kejaksaan Agung.
Kemudian, perkara yang mendapatkan perhatian masyarakat tak lagi menjadi kriteria, kewenangan pengambilalihan perkara penuntutan dipangkas, kewenangan strategis di proses penuntutan dihilangkan dan kewenangan KPK mengelola dan memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara dipangkas.
Selain itu, Yudi mengatakan, aksi ini sebagai rasa terima kasih pegawai atas berbagai dukungan yang belakangan diberikan ke KPK. Sebab, setelah menolak Capim bermasalah, masyarakat sipil kembali bergerak menolak isi draf revisi UU KPK. Yudi menganggap, revisi UU KPK seperti lonceng kematian bagi KPK sekaligus bisa memupus harapan rakyat akan masa depan pemberantasan korupsi yang lebih baik.
“Padahal saat ini tidak ada masalah krusial di KPK sehingga harus ada kebutuhan revisi UU KPK. Malah justru KPK sedang giatnya memberantas korupsi di mana dalam 2 hari kemarin ada 3 OTT, apalagi kejahatan korupsi di Indonesia begitu luar biasa,” kata dia.(kcm/ziz)