Surabayaq (KN) – Pemprov Jatim mendorong industri primer dengan skema pembiayaan. Yang dilakukan adalah industri pengolahan di pertanian khususnya industri primer pasca panen didorong untuk dikembangankan dengan skema pembiayaan murah.“Kita membuat skema pembiayaan yang grand lewat SKPD dikurangi dan disisihkan menjadi loan agreement dengan Bank Jatim. Harapannya skema pembiayaan ini dapat mengurangi disparitas,” ujarnya Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat menerima Komisi XI DPR RI di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (22/12/2015).
Ia mengatakan, dalam menumbuhkembangkan industri primer, Pemprov Jatim melakukan pendampingan pembiayaan melalui skema sistem perbankan dengan linkage program antara Pemprov Jatim, Bank Jatim dan Bank UMKM serta BPR di masing-masing kabupaten/kota.
“Sasaran UMKM sektor primer dengan bunga murah, cara mudah dan layanan cepat. PT. Bank Jatim dan BPR memastikan obyek pembiayaan (industri primer) dan target / nasabah / debitur tercatat by name by address. Setelah diberi pembiayaan murah, produk yang dihasilkan harganya lebih kompetitif.” jelas Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.
Menurutnya, langkah ini senada dengan sasaran utama Pemprov pada 2016 menjadikan Jatim sebagai provinsi industri, tepatnya industri primer. Mulai dari yang kecil, menengah, hingga atas. Industri primer mengolah produksi sektor primer fase pertama.
Pakde Karwo juga menyampaikan keunggulan Jatim dalam perdagangan antar provinsi. Dalam pengembangan pasar yang kompetitif, Pemprov Jatim memperkuat pengembangan Kantor Perwakilan Dagang (KPD) di 26 provinsi se-Indonesia, yang sudah mulai beroperasional sejak tahun 2010.
“Tahun lalu dari Jatim ke luar provinsi itu Rp. 415 triliun. Sedangkan yang masuk ke Jatim Rp. 325 triliun. Jadi ada surplus capital inflow Rp. 90 triliun,” jelasnya.
Lebih lanjut disampaikannya, penguatan perdagangan yang paling penting adalah pasar dalam negeri. Pasalnya pasar dalam negeri tidak tergantung kepada fluktuasi nilai tukar (kurs) mata uang asing, serta lebih efisien didalam konektivitas (shipping) antar pulau, dan menguntungkan bangsa sendiri.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Pimpinan Rombongan Komisi XI DPR RI H. Jon Erizal, SE, MBA menyampaikan, kunjungan ini ditujukan untuk melihat langsung perkembangan Pemprov Jatim sekaligus mengambil langkah yang cepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di daerah.
Jon Erizal mengapresiasi kebijakan-kebijakan yang dilakukan Gubernur Jatim tersebut, Setelah mendengarkan pemaparan yang disampaikan Pakde Karwo. Ia menganggap Pakde Karwo sangat berkompeten dalam menyampaikan materi secara sistematis. (yo)