Surabaya (KN) – Menteri Agraria dan Tata Ruang, Fery Mursyidan Baldan meminta kepada Walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk segera menyelesaikan persoalan tanah surat ijo dengan memberikan surat sertikat langsung kepada pemilik surat ijo tersebut.Hal ini ditegaskan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang RI, Fery Mursyidan Balda ditemui saat sidak di kantor pelayanan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surabaya I, di kaasan Citraland Surabaya, Selasa (18/11/2014) sore.
Fery Mursyidan Baldan yang saat sidak didampingi oleh Komisi II DPR RI Fandi Utomo, Kepala BPN Kota Surabaya I Bambang Priyono, menjelaskan, pada dasarnya pemerintah menginginkan agar proses sertifikasi tanah yang dilakukan oleh masyarakat lebih mudah. Tujuannya, agar segala aset negara, atau tanah yang ada di Indonesia tidak jatuh pada kepemilikan asing. “Pokoknya jangan dipersulit,”tegasnya.
Lebih lanjut bahwa dirinya sudah berbicara dengan Walikota Surabaya agar tidak mempersulit warga untuk sertifikasi tanah warga. “Saya sudah bilang bu Risma(Walikota Surabaya,red) untuk mengurus itu,”ujarnya.
Ketika ditanya kapan hal itu harus dilakukan oleh Pemkot Surabaya, Fery menjawabnya secara diplomatis. “Ya nanti secepatnya akan kita minta kepada mereka,”janjinya.
Ia menambahkan, saat ini sudah saatnya tanah yang dikuasai sepenuhnya oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. ” Tidak ada yang sulit. Dilihat riwayatnya dan rakyat bisa memilikinya,”ujarnya.
Terkait dengan pelayanan di BPN Kota Surabaya, Fery menilai pelayanan yang diberikan oleh BPN Kota Surabaya sudah cukup bagus. Salah satu indikasinya adalah tersedianya petugas yang melayani masyarakat di instansi tersebut. “Jadi masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama dalam mengurus surat-surat itu,”ujarnya.
Deputi II BPN RI, Gede Ariyuda mengatakan, surat ijo bisa dimiliki warga Surabaya asal disetujui oleh Pemkot dan DPRD Surabaya. “Bisa dimiliki asal kedua pihak setuju,”ujarnya.(wan)